Gubernur dan Dinas Nakertrans Bagi-Bagi Hadiah di Deklarasi Jokowi Dua Periode

  • Bagikan
Deklarasi Jokowi Dua Periode di Salero,Kota Ternate, Maluku Utara (foto ist)

TERNATE – Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba bersama sejumlah partai politik serta Tim Relawan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin mendeklarasikan Jokowi Dua Periode yang dihadiri ratusan masyarakat Malut. Deklarasi Damai berlangsung di Lapangan Salero, Minggu (16/9/2018), Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Malut, ikut membagi-bagikan hadia doorprize kepada masyarakat.

Amatan KabarMalut, sejumlah hadiah terdiri dari beras, televisi, dispenser, setrika, sepeda serta kulkas, disediakan untuk dibagikan kepada masyarakat. Dari hadiah yang tersedia, terdapat bungkusan hadiah yang bertuliskan Dinas Nakertrans Malut yang diduga berasal dari dinas tersebut.

Salah hadiah doorprize yang bertuliskan Dinas Nakertrans yang dibagikan pada acara Deklarasi Jokowi Dua Periode

Ketua Koordinator Deklarasi Damai Jokowi Dua Periode, Omar Hayam saat dikonfirmasi mengaku, semua hadiah yang dibagikan merupakan sumbangan tiga Tim Relawan Jokowi Dua Periode yakni, Relawan Jokowi, Jokowi Center dan Jokowi Muda. Jika terdapat ada tulisan Dinas Nakertrans, maka dipastikan  bukan berasal dari Dinas Nakertrans tapi hanya pembungkusnya yang digunakan.

“Munkin saja hadia itu hanya pakai bukusan dari Dinas Nakertrans, tetapi hadia tersebut dari ketiga Tim Relawan Jokowi yakni Jokowi dua Periode,” kata Omar.

Meski begitu, Omar juga mengakui jika sebuah hadiah kulkas yang diberikan langsung Gubernur Malut, merupakan hasil sumbangan pribadi gubernur.

Menanggapi bagi-bagi hadiah ini, Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin mengatakan langka yang dilakukan Tim Relawan Jokowi dan Gubernur Malut, tidak diperbolehkan karena sangat berpotensi pelanggaran, meskipun saat ini belum ada penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

“Sebetulnya tidak boleh, kerena itu hajat politik, beda keculai itu sumbernya dari partai, tapi kalau dari Pemerintah Provinsi,  maka itu tidak boleh dilakukan. Sebab nanti berpotensi pelanggaran kalau ini terus dilakukan di saat kampanye,” singkat Muksin. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut