Hasil Pilgub Malut, MK Putuskan PSU 2 Kecamatan dan 6 Desa

  • Bagikan
Sidang PHP Pilgub Malut 2018 di Mahkamah Konstitusi

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya Senin (17/9/2018), memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daeah (PHPKada) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) 2018. MK memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 kecamatan yakni Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu serta 6 Desa yang disengketakan Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Halmahera Barat (Halbar).

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Anwar Usman ini, memutuskan  telah tejadi ketidak akuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara di 6 desa yaitu Desa Bobaneigo, Pasir Putih, Tetewang, Gamsungi, Dum-Dum. dan Desa Akelamo Kao serta pelanggaran di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut tahun 2018.

Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk melakukan PSU di 6  desa yaitu Desa Bobaneigo, Pasir Putih, Tetewang, Gamsungi, Dum-Dum dan Desa Akelamo Kao, dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara defacto sesuai dengan KTP atau KK yang masih berlaku dari masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, yang didahului dengan melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung.

MK memerintahkan KPU untuk melakukan PSU di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat dengan perbaikan penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PSU dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut