Kembali Mutasi Pejabat, KPU Didesak Diskualifikasi AGK

  • Bagikan
Calon Gubernur Petahana, Abdul Ghani Kasuba ketika melantik Bambang Hermawan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di aulah Kantor Gubernur Malut, Jumat (21/9/2018)

TERNATE – Meski pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) 2018 bakal berlangsung 17 Oktober mendatang, Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (AGK) yang juga sebagai calon petahana kembali memutasi sejumlah pejabat struktural lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Calon (Paslon) Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-RIVAI) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut untuk segera mendiskualifikasi Paslon Abdul Ghani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA) sebagai peserta Pilgub 2018. Tindakan AGK pada tanggal 21 dan 22 September kemarin, sangat jelas menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Pasal 71 ayat (2) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri. Kemudian dalam pasal 71 ayat (5) menegaskan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota,” ungkap Ketua Tim Hukum dan Advokasi AHM-RIVAI, Abdullah H Kahar kepada KabarMalut, Minggu (23/9/2018).

Menurutnya, perombakan jabatan di lingkup Pemprov Malut oleh calon petahana AGK selama Pilgub berlangsung, sudah tiga kali dilakukan. Maka penyelenggaran Pemilu (KPU dan Bawaslu) harus bertindak tegas terhadap peserta yang melanggar ketentuan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Kami Tim Hukum dan Advokasi AHM-RIVAI meminta kepada Bawaslu segera mengambil tindakan tegas untuk merekomendasikan kasus ini kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk diambil tindakan hukum yaitu membatalkan atau mendiskualifikasi Calon Gubernur Petahana Abdul Ghani Kasuba,” pintahnya.

Perlu diketahui, sejumlah pejabat yang dilantik calon petahanan AGK selama proses Pilgub berlangsung yakni :

1). 23 Juli 2018, Idrus Assagar dilantik sebagai Kapala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut.

2). 21 September 2018, Ahmad Purbaya dilantik menjadi Kepala Inspektorat Malut.

3). 21 Septemeber 2018, Bambang Hermawan dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut.

4). 22 September 2018, AGK melantik puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) SMA dan SMK, tiga diantaranya di wilayak Kota Ternate yakni, Kepsek SMK 3 Kota Ternate Nurjana Taher, Kepsek SMK 5 Kota Ternate Maruf Kahar dan Arus La Esa, dilantik menjadi Kepsek SMA 6 Kota Ternate. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut