Camat Ternate Utara Inventarisasi Anak Putus Sekolah

  • Bagikan
Camat Ternate Utara, Zulkifli

TERNATE – Pemerintah Kecamatan Ternate Utara dengan melibatkan sejumlah stakeholder menginventarisasi anak putus sekolah yang tersebar di Ternate Utara, untuk disinkronkan dengan data milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaa (Dikbud) Kota Terenate.

Camat Ternate Utara, Zulkifli mengatakan, anak putus sekolah di Kota Ternate sangat banyak sehingga butuh penanganan serius, dan harus didata terlebih dahulu untuk disingkronkan dengan data Dikbud.

“Sebab meski anak tersebut terdata, namun terkadang informasi itu tidak sampai ke anak-anak yang bersangkutan atau  orang tua mereka,” kata Zulkifli kepada KabarMalut, Senin (24/9/2018).

Zulkifli mengaku, banyak langkah yang diambil pemerintah dalam rangka menangani anak putus sekolah,  berupa inventarisasi, identifikasi masalah atau penyebab, koordinasi penanganan dengan Pemerintah Kota termasuk dengan stakeholder lain.

Sementara Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dikbud Kota Ternate, Ruslan Mustafa mengatakan, untuk menyelesaikan studi anak putus sekolah, maka harus mengikuti pelaksanaan ujian paket A, B dan C, yang secara nasional yang akan ditutup pada tanggal 10 November mendatang. Sementara jumlah anak putus sekolah di Ternate mencapai 820 orang.

“Apakah mutlak semuanya ikut ujian paket, karena uji coba di tahun 2017 kemarin sudah didaftarkan di PKBM terdekat, namun tidak ada yang ikuti ujian,” jelas Ruslan.

Dikbud berharap orang tua anak putus sekolah, yang anaknya mau mengikuti ujian SMP, SMA dan SMK agar segera didaftar diri di PKM maupun SKB terdekat, agar  di tahun ajaran 2018/2019 bisa mengikuti ujian paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP dan paket C setara dengan SMA/SMK. Pendaftaranya sudah dibuka melalui online pada PKBM terdekat, di Ternate Utara ada tiga PKBM yakni PKMB Elpira, PKBM Taroda dan PKBM Batu Angus dan SKB.

“Nanti kita lihat lagi di tahun 2019 apakah mereka ikut atau tidak, karena semua itu terletak invidu kita sudah daftarkan tinggal ikuti ujian, semua itu peran orang tua dan kemauan anak.  Apalagi sekarang ini perangkat desa saja harus miliki ijazah minimal paket B. Ujian ini juga diterapkan sistem UMBK semuanya online, untuk paket A tidak menggunakan kumputer hanya paket B dan C yang menggunakan UMBK,” jelasnya.

Lokasi ujian dipusatkan di SKB, pelaksanaan ujian sama dengan ujian SMA  (formal )  setara dengan nasional. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut