Sidang Tak Efektif, YLBH-RKS Minta Pengadilan Sanana Naik Status

  • Bagikan
Direktur YLBH-RKS, Iksan Buamna (kanan) dan Kuasa Hukum Kusnadi Buamona

SANANA – Mendapat keadilan hukum merupakan harapan bagi seluruh warga Indonesia, tak terkecuali masyarakat Kepulauan Sula (Kepsul). Namun nyatanya, keadilan hukum bagi masyarakat Kepsul kini nyaris tak dapat diperjuangkan secara efektif karena persidangan di Pengadilan Sanana dibatasi waktu.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula (YLB-RKS), Iksan Buamona mengaku tidak tahan dengan suasana penegakan hukum di Pengadilan Sanana. Pasalnya perkara yang disidangkan selalu dibatasi waktu karena masih tergantung kehadiran hakim dari PN Labuha.

“Selama ini kita sebagai advokat atau pengacara juga merasa tidak efektif dengan sidang cepat yang dilakukan oleh Pengadilan Labuha yang bersidang di Sanana, kenapa tidak efektif karena waktu sidang hanya seminggu dengan puluhan kasus, sehingga sebagian hak-hak terdakwa diabaikan,” Iksan kepada KabarMalut, Rabu (26/9/2018).

Menurutnya, untuk masalah Perdata masyarakat Kepsul harus bersidang di Kabupaten Halmahera Selatan (Labuha), maka harus mengeluarkan biaya gugatan mencapai puluhan juta rupiah.

“Belum lagi dengan jarak tempuh 199 KM, warga harus naik kapal ke Ternate duluh salin kapal dari Ternatel semalam lagi ke Bacan,” terangnya.

Pengadilan Sanana, dinilai sudah memenuhi syarat untuk diresmikan menjadi Pengadilan Negeri sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang sesuai Pasal 4 (1) Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 2004. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut