Protes Kebijakan Pemkab, Ratusan Nelayan Boikot SKPT Morotai

  • Bagikan
Para Nelayan saat memboikot SKPT di Desa Daeo, Pulau Morotai

DARUBA – Setelah melakukan aksi demontrasi di kantor Perikanan dan Kelahutan (DKP) dan kantor Bupati Pulau Morotai. Ratusan nelayan yang tergabung dalam Forum Aspirasi Nelayan (FANEL) Morotai memboikot bangunan Sentral Kelahutan Perikanan Terpadu (SKPT) di Desa Daeo, sebagai bentuk protes atas kebijakan monopili pasar yang dilakukan Pemkab Pulau Morotai.

Massa memboikot SKPT Morotai dengan mengunakan kayu balok serta membakar ban bekas, sambil membentang spanduk yang bertulisan ‘Lawan Monopoli, Nelayan Mogok Melaut.

Menager Koperasi Nelayan Tunas Pasifik, Kadhan Lobi  menyatakan, nelayan Morotai sangat kecewa dengan sikap Pemkab yang tidak pro pada usaha-usaha kerakyatan serta pengusaha lokal. Bahkan Pemkab mencabut izin usaha perikanan para nelayan yang dilakukan oleh DKP Morotai, tanpa alasan jelas.

“Sikap Pemkab Morotai yang tidak memberikan ruang bagi pengusaha-pengusaha lokal maupun investor lain uang berinvestasi di Morotai, dalam kekuasahan Bupati Benny Laos, beliau (Bupati) hanya memberikan kesempatan kepada iparnya untuk berinvestasi di Morotai,” kata Kadhan kepada wartawan, Kamis (29/9/2018).

Menurutnya, kebijakan Pemkab Pulau Mororai merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larang monopili dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai lampiasan kekecewaan, para nelayan memboikot SKPT Morotai.

“Aksi pemboikotan yang dilakukan oleh FANEL ini sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, karena aspirasinya tidak digubris oleh Pemda,” jelasnya.

Sempat terjadi adu mulut dengan pihak PT Harta Samudra, pihak kepolisian dari Polres Pulau Morotai langsung melerai dan memadamkan pembakaran ban mengunakan mobil water canon. Aksi pemboikotan hanya berlansung hanya 3 jam. Para nelayan mengancam akan kembali memboikot aktivitas di SPKT hingga tuntutan mereka diakomudir.

“Pemboikotan bangunan SKPT masih akan berlansung hingga kini sampai pada Rabu depan, sampai mendapatkan titik temu tetang tata niaga pengelolaan perikanan yang baik disepakati oleh semua pihak,” pungkasnya. (AJO)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut