Jelang PSU, AHM-RIVAI Minta Bawaslu Maksimalkan Pengawasan

  • Bagikan
Tim Penasehat Hukum Calon Wakil Gubernur Malut, Rivai Umar, Fahruddin Maloko

TERNATE – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) 2018 akan berlangsung 10 Oktober mendatang, Pasangan Calon (Paslon) Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-RIVAI) meminta Bawaslu dan jajaranya, lebih memaksimalkan pengawasan di lapangan agar proses PSU berlasung sesuai norma hukum yang berlaku.

Tim Penasehat Hukum Calon Wakil Gubernur Malut, Rivai Umar, Fahruddin Maloko mengatakan, rencana kunjungan kerja (Kuker) Calon petahana Abdul Ghani Kasuba (AGK) ke wilayah PSU harus diawasi secara secara ketat oleh Bawaslu dan jajaranya. Jika dalam Kuker, AGK memberikan bantuan ke masyarakat, maka tentu melanggaran UU nomor 10 tahun 2016  pasal 71 ayat 3.

“Calon gubernur petahana dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, bagi diri sendiri maupun paslon lain. Jadi kami hanya memastikan agar Bawaslu memaksimalkan pengawasannya terhadap Kuker petahana di lokasi PSU, menguntungkan salah satu paslon ini tergantung penilaian Bawaslu secara kelembagaan, kalau misalnya petahana memberikan bantuan, tentu dari kami Rivai Umar menganggap memenuhi ketentuan karena merugikan kami,” kata Fahrudin kepada wartawan, Senin (1/10/2018).

Berbeda hal jika AGK selaku gubernur aktif berkunjung ke wilayah tersebut (PSU) dengan menggunakan fasilitas pemerintah dan tidak mengupul massa dan membagi-bagikan bantuan, dinilai wajar dilakukan selaku kepa daerah.

“Kalau cuma soal kunjungan kerja seperti biasa, itu wajar selaku kepala daerah. Namun kalau tatap muka dan sebagainya tentu merugikan Paslon tertentu,” tegasnya.

AHM-RIVAI juga mendapat informasi KPU dan Bawaslu kabupaten, jelang PSU ini telah melakukan Coklit terhadap DPT di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, tentu tindakan ini telah menyalahi kentuan sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2018.  Dalam PKUP telah mengatur tahapan PSU atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pasal 69 ayat 2, pertama rekrut penyelenggara tingkat bawah terdiri dari KPPS, PPS dan PPK, kemudian penyampaian ulang formulir C6-KWK (undangan) kepada pemilih yang terdaftar pada DPT, DPTb yang tercatat pada TPS, distribusi suara perlengkapan PSU, perhitungan suara sampai penyampaian laporan pasca PSU.

“Jadi kalau dilihat peraturan formal yang diatur dalam Pasal 69 ayat 2 tidak ada Coklit selain ada perintah pengadilan. Kalau kita berkaca pada amar putusan Mahkamah Konstitusi, Coklit hanya berlaku pada 6 desa,” jelasnya.

Terkait  dengan pergantian pejabat di lingkup Pemprov Malut yang dilakukan AGK, Fahrudin mengaku sudah jelas dilarang pada Pasal 71 ayat 2 UU 10 tahun 2016, sehingga pelanggaran tersebut bakal dilaporkan untuk diteliti Bawaslu sesuai kewenangannya.

“Kami sudah mendapat informasi terkait rolling jabatan ini, kami sedang menyusun laporannya, ini kami serahkan ke Bawaslu untuk menilai, tetapi perlu diingat bahwa sanksi selanjutnya ini pasal 71 dan 73 terpenuhi, itu bisa di diskualifikasi oleh Bawaslu, itu diatur dalam pasal 71 ayat 5 UU nomor 10 tahun 2016,” kata Fahrudin.

Agar PSU dilaksanakan sesuai UU nomor 10 dan PKPU nomor 8 tahun 2018, Bawaslu diharapkan berperan penuh dalam pengawasan, jangan sampai lalai, karena tanpa ada laporan pun Bawaslu  bisa menindaklanjuti, kalaupun itu temuan Panwascam atau PPL.

“Jika AGK memberikan bantuan dan Bawaslu tidak menindaknya, yang pasti kami akan upaya hukum untuk Bawaslu sesuai ketentuan hukum yang diatur. Kenapa ada temuan tapi tidak ditindak Bawaslu,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut