Korupsi DD, Mantan Bendahara Desa Ditahan Kejari Weda

  • Bagikan
Tersangka mantan bendahara desa Koja Taher memakai rompi orange saat di giring ke rutan weda.

WEDA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Weda, Halmahera Tengah (Halteng) menahan mantan Bendahara Desa Lelilef Woyebulan Kecamatan Weda Tengah, Koja Taher  atas dugaan kasus tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) Desa tahun 2016. Koja ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan B-254/S.2.14.6/Fd.1/05/2018.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Weda, Jeffri Andi Gultom menjelaskan, setelah ditetapkannya Koja Taher sebagai tersangka tindak pidana korupsi DD tahun 2016. Kejari Weda langsung melakukan penahanan selama 20 hari berdasarkan surat perintah penahanan nomor: PRINT /107/S.2.14.6/Fd.1/10/2018 untuk kepentingan penyidikan.

Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dengan ancaman hukuman paling rendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Karena perbuatan yang dilakukan tersangka merugikan negara dan daerah senilai Rp 543.635.000,” ungkap Jeffri kepada KabarMalut, Rabu (3/10/2018).

Mantan Bendahara Lelilef Woyebulan, Koja Taher saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik sebelum digiring ke Rutan Weda.

Menurut Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Weda, Rully Lamusu tersangka melakukan tindak pidana korupsi saat melakukan pekerjaan proyek tahun 2016 yang bersumber DD. Proyek desa tersebut dilakukan dua tahap, tahap pertama pekerjaan penimbunan sirtu jalan desa dengan anggaran Rp 396.400.000, kemudian tahap kedua dengan anggaran Rp 265.400.000 untuk program kegiatan pemberdayaan desa, MCK dan tambatan perahu.

“Akan tetapi ini tidak dilaksanakan sama sekali atau fiktif. Padahal uang sudah dicairkan melalui Bank Maluku Cabang Weda,” sebutnya.

Selain itu, berdasarkan laporan audit hasil Inspektorat yang diterima Kejari Weda, perbuatan tersangka Koja Taher merugikan daerah senilai Rp 543.635.000 dari total anggaran desa Rp 661.800.000.

“Untuk tersangka lainya adalah kepala desa yakni Agussalim Talabuddin, tapi kami dapat kabar yang bersangkutan sudah meninggal dunia dengan dibuktikan surat keterangan meninggal dari kepala desa setempat. Sehingga hanya bendaharanya yang kami tetapkan tersangka,” ucapnya.

Dijelaskannya lagi, uang tersebut awalnya berada di Bank Maluku dan untuk melakukan pencairan sesuai dengan tupoksi dan SOP yang bisa melakukan pencairan adalah Kades dan Bendahara Desa. Hal ini juga sesuai dengan undang-undang desa, yang mana Kades tidak berhak untuk memegang uang, tapi Kades memiliki kewenangan dalam hal pencairan.

“Setelah pencairan uang tersebut harus dipegang oleh Bendahara dan menunggu perintah dari Kepala Desa untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan desa yang sudah direncanakan terlebih dahulu,” terangnua.

Sementara berdasarkan ketaragan Bendahara Desa bahwa uang tersebut setelah cair dari bank, kemudian uang tersebut dibawa ke desa dan di desa bendahara menyerahkan ke Kades.

“Kesalahan bendahara desa tidak mencatat dan membubuhkan bukti, tidak melakukan pembukuan atas pengeluaran dan pemasukan anggaran dana desa. Disinilah letak kesalahannya, dia hanya kasi uang kepada Kades tapi tidak ada bukti fisik maupun tanda terima uang itu keluar,” tandasnya.

Untuk saksi kalau uang itu sudah dicairkan adalah Kepala Bank Maluku, DPMD, Perangkat Desa dan Perushaan Tekindo.(Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut