BAPPOR Pertanyakan Hasil Penyelidikan Kejati Hentikan Kasus CSR PT Harita

  • Bagikan
Koordinator BAPPOR Pulau Obi, Muhammad Risman

TERNATE – Penghentian penanganan kasus dugaan korupsi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Harita Group yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), disikapi Barisan Pemuda Pelopor (BAPPOR) Pulau Obi. Pasalnya, hasil penyelidikan Kejati diduga tidak sesuai fakta di lapangan terkait penggunaan CSR.

Koordinator BAPPOR Pulau Obi, Muhammad Risman menuturkan, perusahaan tambang nikel PT Harita Group tidak harus fokus menyalurkan CSR di satu desa, tetapi di seluruh desa di Pulau Obi karena pada umumnya terkena dampak lingkungannya. Jika Kejati menemukan dana CSR disalurkan dalam bentuk kegiatan fisik maupun bantuan sosial di warga lingkar tambang sehingga dianggap sudah sesuai ketentuan, maka hal ini patut dipertanyakan.

“Misalkan terdekat Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, tidak ada sama sekali perhatian perusahaan untuk membangun infrastruktur sebagaimana maksud dari Kejati Maluku Utara sehingga menghentikan kasus CSR PT Harita Group ini,” kata Risman kepada KabarMalut, Rabu (10/10/2018).

BAPPOR mempetanyakan maksud Kejati tidak adanya kerugian negara dalam penyaluran CSR PT Harita Group. Sebab CSR merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi perusahan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

“Saya bukan orang hukum, tetapi diketahui CSR terikat dengan ketentuan hukum yang merupakan kewajiban pihak perusahaan kepada masyarakat lingkar tambang. Sehingga bagi saya disitulah kerugian negara karna hak rakyat tidak diberikan,” tegasnya.

Risman berharap Kejati Malut membuka kembali penanganan kasus CSR PT Harita Group karena penghentian kasus telah menjadi pro-kontra masyarakat khususnya di Pulau Obi. Kejati juga diminta mengedepankan hal-hal yang berpihak kepada masyarakat.

“Tetapi, kalau terus kami diyakinkan bahwa kasus CSR PT Harita Group dihentikan, maka bukti Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dapat disampaikan agar kami ketahui dan juga disampaikan kepada masyarakat sebagai penerima hak atas CSR,” tegasnya.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Malut, Apris Risman Ligua mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan data, bahan dan keterangan terkait penanganan kasus CSR PT Harita Group, yang dilakukan selama satu bulan lebih, tim di Bidang Intelijen menyimmpulkan bahwa penyelidikan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Karena penyaluran dana CSR disalurkan dalam bentuk kegiatan fisik maupun bantuan sosial. Hasil pengecekan tim intelijen, dana CSR tersebut telah tersalurkan sesuai dengan kewajiban PT Harita Group kepada warga lingkar tambang. Dugaan awal adalah tindak pidana korupsi itu tidak dapat lagi kami lanjutkan, Dana CSR ini tidak ada indikasi kerugian Negara, karena ini bukan uang negara yang dikelola,” kata Apris.

Apris menunturkan, kasus tersebut bisa kembali dilanjutkan apabila ditemukan adanya bukti baru.

“Ini bukan dihentikan tapi tidak dilanjutkan. Tapi toh kalau ada bukti baru, bisa saja ini dilanjutkan,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut