Kemedagri Nilai Pulau Taliabu DOB yang Berhasil Penyelenggaraan Pemerintahan

  • Bagikan
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono menyerahkan buku hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DOB ke Bupati Pulau Taliabu, Hi. Aliong Mus

BOBONG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Kabupaten Pulai Taliabu merupakan salah satu Daerah Otomi Baru (DOB) yang berhasil penyelenggaraan pemerintahan pasca berpisah dari kabupaten induk Kepulauan Sula (Kepsul) pada 23 April 2013. Hasil penilaian ini diberikan berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 18 DOB Pembentukan 2012-2014, yang berlangsung di Solo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/10/2018).

“Progres 18 DOB termasuk Pulau Taliabu bagus, dilihat dari perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan bahwa semester 1 tahun 2017 terdapat peningkatan yang luar biasa,” ungkap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di ballroom Hotel The Alana Solo.

Pemerintah Pulau Taliabu dinilai mampu melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perda RTRW, RPJMD dan Pemilukada yang baik sebagi DOB. Dengan telah dilaksanakan beberapa aturan yang ada diharapkan seluruh kegiatan di DOB itu sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku.

”Saya meminta kepada Kepala Daerah DOB untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah DOB. Kepala Daerah diminta untuk tidak ketergantungan dengan dana hibah induk, pemerintah setempat harus memacu percepatan pertumbuhan ekonomi  menuju DOB yang maju dan mandiri. Sejahterakan masyarakat dengan akselerasi yang ada,” pintanya.

Evaluasi ini dilakukan setiap tahunnya, jika  memuaskan maka akan dilepas menjadi DOB penuh yang statusnya sama seperti 539 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Jika pemekaran DOB tidak memberikan dampak perubahan, maka diberi kesempatan selama dua tahun dan tetap tidak mampu, maka dengan terpaksa akan digabungkan kembali ke kabupaten induknya.

18 Kepala daerah bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono pada acara Evaluasi Penyelenggaraan 18 DOB Pembentukan 2012-2014 di ballroom Hotel The Alana Solo, Jawatrend Tengah.

Sementara itu, Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus mengaku dalam evaluasi tersebut, Kemendagri memaparkan semua keunggulan DOB yang usianya 4 sampai 5 tahun dengan nilai berbeda. Evaluasi dilakukan pada 10 aspek yang menjadi penilaian yang kemudian dilaporkan pada sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang diketuai Wakil Presiden,  Mendagri  dan anggotanya menteri-menteri terkait.

Ke 10 aspek yang dinilai yakni, pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengisian personil OPD, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan kuantitas urusan wajib dan pilihan, pembatasan jumlah kualitas dan Aparatur Sipil Negara (ASN), penyediaan sarana dan prasarana permen penetapan pembiayaan dari struktur APBD, pengalihan aset, peralatan dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, dan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Hasil evaluasi dari 2015 sampai 2017 sudah kita buatkan skor 15. Dimana untuk skor itu penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dengan nilai skor 35, disusul penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dengan skor 15, pengisian personil skor 6, dan pengisian keanggotaan DPRD skor 7,” jelas Aliong.

Bupati menambahkan, dari hasil penilaian hingga 2018 Kabupaten Pulau Taliabu sudah masuk kategori sedang. Hasil penilaian setiap tahunnya selalu ada progres kenaikan dan tahun 2018 Pulau Taliabu memperoleh skor 86.50.

“Dari 18 DOB yang sementara dievaluasi, rangking Kabupaten Pulau Taliabu menempati urutan 10. Dibawahnya hanya ada 8 DOB termasuk Kabupaten Banggai Laut. Sementara DOB yang tertinggi nilaianya adalah Kabupaten Pangandaran, disusul Kabupaten Padi dan Misirawas Utara,” ungkapnya.

Kabupaten Pulau Taliabu menempati urutan 10 dari 18 DOB Pembentukan 2012-2014 sebagai daerah yang berhasil Penyelenggaraan Pemerintahan

Bupati Aliong mengingatkan, kesempatan Kabupaten Pulau Taliabu tinggal tahun ini dan tahun depan, jika hasil ini terus meningkat maka akan terlepas dari DOB. Apalagi ada dua pilihan pemerintah pusat memberikan keputusan, yakni memberikan kesempatan perpanjangan selama dua tahun atau menggabungkan kembali ke induknya.

“Kita tidak menginginkan seperti itu, hanya saja undang-undang menyebutkan demikian. Saya yakin dalam sejarah pemekaran di Indonesia belum ada DOB yang dikembalikan ke induknya. Tinggal kerja keras dari kita, terutama SKPD terkait untuk menyelesaikan keempat persoalan yang belum dituntaskan tersebut,” pungkasnya.

Dirinya berjanji akan menyelesaikan dan menuntaskan kekurangan yang ada sebelum masa evaluasi DOB berakhir 2019.

“Kita tidak ingin Kabupaten Pulau Taliabu yang dimekarkan dengan penuh perjuangan panjang masyarakat kita menjadi sia-sia. Apalagi sampai digabungkan kembali dengan Kabupaten Kepsul, saya pastikan itu tidak akan sampai terjadi,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut