Bawaslu Temukan Money Politik AGK-YA

  • Whatsapp
Dugaan money politik yang dilakukan langsung calon petahana Abdul Ghani Kasuba (AGK)

TERNATE – Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Sanana dan Taliabu Barat, menuai sejumlah probrem yang berindikasi pelanggaran Pemilu. Bawaslu menemukan sejumlah masalah terjadi sebelum dan saat proses pencoboblosan berlangsung, sperti money politik serta keterlibatan oknum polisi sebagai petugas KPPS.

Informasi yang dihimpun KabarMalut, disaat pencoblosan di TPS dengan berlangsung, terdapat agenda Forkopimda Provinsi Malut yang terdiri dari Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) yang juga calon petahana, Ketua DPRD Provinsi, Kapolda Malut, Danrem 152 Babullah serta Kapolres Kepsul memantau ke sejumlah TPS di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepualan Sula (Kepsul). AGK juga turun di beberapa poskonya dan salah satu rumah warga mengalimi duka.

Muat Lebih

Meski sebagai petahana dan proses pencoblosan belum usai, di rumah duka tersebut memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 10 juta. Tindakan AGK di Desa Umaloya ini diduga bagian dari money politik karena pemberian bantuan di wilayah PSU.

Di Kecamatan Sanana sendiri, terdapat pula oknum polisi yang menjadi petugas KPPS saat proses pencoblos, setiap warga yang hendak masuk menyalurkan hak pilihnya di TPS. Oknum Polisi tersebut langsung mengambil C6 atau undangan yang dibawah warga.

Selain itu, salah satu Tim Sukses Paslon AGK-YA di Pulau Taliabu juga diketahui memberikan sejumlah uang ke warga untuk memilih AGK-YA. Pemberian uang nilainya bervariasi antara Rp 250 ribu bahkan Rp 500 ribu per DPT.

Komisioner Bawaslu Malut, Aslan Hasan saat dikonfirmasi mengaku jajarannya telah menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Tim dan Paslon AGK-YA, semua temuan lapangan kini telah ditindaklanjut Bawaslu Kepsul dan Pulau Taliabu.

“Di Lapas (oknum Polisi jadi petugas KPPS) serta sejumlah money politik seperti di video dan gambar, sekarang sudah ditindaklanjuti,” kata Aslan, Kamis (18/10/2018).

Aslan mengaku tindak lanjut dari temuan tersebut, dirinya langsung memerintahkan jajaran Bawaslu kabupaten segera melayangkan surat undangan terhadap pihak-pihak seperti yang tergambar dalam video dan foto yang dikantongi.

“Tadi rapat koordinasi saya langsung perintahkan Bawaslu Sula (Kepsul) tempatkan sebagai temuan, registrasi bikin koordinasi dengan Gakkumdu hari ini bahas dan tindaklanjuti, panggil dan periksa. Hari ini semua harus dipanggil, dilayangkan undangan klarifikasinya oleh Bawaslu,” tegas Aslan.

Selain temuan lapangan, Bawaslu juga menerima laporan dugaan money politik ini, hanya saja kasus yang sama telah menjadi temuan lebih dulu, maka tanpa laporanpun Bawaslu tetap mengutus sesia ketentuan hukum.

“Ada laporan dari tim relawan AHM-RIVAI, tapi karena laporannya sama dan temuan lebih dulu dari laporan, jadi tindaklanjuti saja tanpa menunggu laporan,” pungkasnya.

Terpisah, Tim Hukum AHM-RIVAI Fahruddin Maloko mengaku pihaknya berharap temuan atau laporan atas dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada PSU harus diusut hingga tuntas. AHM-RIVAI tetap mengawal kasus pelanggaran ini dan menyerahkan sepenuhnya ke Bawaslu untuk memutuskan sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Sudah ada laporan ke Bawaslu, tinggal Bawaslu yang proses sesuai ketentuan. Prinsipnya kami tetap mendorong Bawaslu untuk mengusut dugaan ini,” singkatnya. (rdx)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *