Ketua KY Jadi Narsum Diskusi APBD 2018, DPRD dan Pemkab Morotai ‘Takut’ Hadir

  • Bagikan
Persiapan pelaksanaan Dialog Publik tentang APBD Pulau Morotai di Taman Kota Daruba. Namun batal dilaksanakan karena tidak dihadiri DPRD dan Pemkab Pulau Morotai

DARUBA – Desas-desus keabsahan APBD 2018 Pulau Morotai dipolimik masyarakat, hendak dikupas dalam Diskusi Publik yang digelar Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Pulau Morotai, dengan menghadirkan Ketua Komisi Yudisial (KY) RI, Prof Aidul Fitriciada Azhar sebagai nara sumber (Narsum). Namun, pihak DPRD dan Pemkab memilih untuk tidak menghadiri acara yang hendak belangsung di Taman Kota Daruba, Sabtu (20/10) malam.

Meski telah diundang, anggota maupun pimpinan DPRD dan TAPD Pulau Morotai ‘takut’ menghadiri diskusi yang bertemakan ‘Sahkan APBD 2018 Kabupaten Pulau Morotai Dalam Presfektif Hukum Tata Negara’. Sebab, semua persiapan telah disediakan Panitia Pelaksana Diskusi Publik, tetapi tidak ada satu pun anggota DPRD dan TAPD hadir sehingga acara diskusi batalkan dilaksanakan.

Ketua Panitia Kegiatan, Irfan Hi Abd Rahman mengaku sangat menyesalkan sikap lembaga DPRD dan Pemkab, empat hari sebelum kegiatan dilaksanakan, Bupati Benny Laos, seluruh tim TAPD dan DPRD telah diundang secara resmi tetapi tidak ada satu pun yang hadir.

“Jangan-jangan ketidak hadiran mereka karena ada kebohongan serta dugaan transaksional dalam APBD 2018, sehingga alergi dengan dialog publik. Pejabat macam apa ini, tak paham etika dan jabatannya sebagai pelayan masyarakat,” kesal Irfan disampaikan kepada wartawan, Minggu (21/10/2018).

Senada, Sementara Sekretaris Kegiatan, Fandi Hi Latief juga ikut menyayangkan sikap kedua lembaga, panitia telah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk memperlancar kegiatan. Faktanya pejabat yang bersentuhan langsung dengan pembahasan APBD 2018 tidak hadir, bahkan terkesan alergi dengan dialog.

“Kami memahami berbagai ekspresi kekecewaan masyarakat pasca panitia mengumumkan bahwa diskusi dibatalkan. Namun panitia dan pengurus MPC PP Morotai berpandangan, bahwa diskusi ini harus lepas dari tendensi benar salah dan memposisikan forum ini sebagai forum ilmiah, sehingga kehadiran pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas sangat diperlukan guna menghindari pandangan sepihak, atau dengan adanya diskusi ini seluruh argumen akan lansung dapat dikonfortir untuk menghindari hoax,” jelasnya.

Ketua MPC PP Pulau Morotai, Mc Bill Abd Aziz menuturkan kehadiran Ketua KY sebagai Narsum merupakan momentum yang tepat dan strategis untuk mengupas secara tuntas dan lugas tentang misteri legal tidaknya APBD 2018 yang selama ini dipersoalkan oleh publik Morotai.

“Iilegal atau legal APBD 2018 sesuai opini atau fakta yang berkembang saat ini, menjadi terbantahkan dengan hadirnya,  seorang guru besar hukum  atau sebaliknya pendapatnya justeru memperkuat fakta-fakta yang berkembang di kalau misalnya APBD 2018 cacat secara hukum di sinilah titik singgung kedua masalah ini didudukan. Untuk kedua lembaga harus datang, agar publik juga mengetahui APBD yang digunakan legal atau ilegal,” timpalnya.

Lanjutnya, jika APBD tidak bermasalah maka diskusi in harusnya dijadikan kesempatan terbaik untuk menjelaskan ke publik secara terang-benderang fakta-fakta yang selama ini tidak diketahui publik. Tapi sayangnya kesempatan ini disia-siakan DPRD dan Pemkab, artinya ketidak hadiran mereka semakin memperkuat argumentasi publik, bahwa ABPD yang digunakan bermasalah.

“Kami atas nama MPC Pemuda Pancasila selaku penyelenggara kegiatan, meminta maaf kepada masyarakat Morotai yang meluangkan waktu untuk hadir, namun penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak berjalan. Biarlah masyarakat yang menilai, tapi kami pastikan akan berupaya untuk mendorong kasus ini ke lembaga peradilan yang lebih tinggi, karena kami sudah mengantongi sebagian besar data-data kejanggalan, baik dalam tahapan pembahasan maupun realisasi APBD-nya,” cetusnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut