KPU Malut Sahkan AHM-RIVAI Peraih Suara Terbanyak PSU

  • Bagikan
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara pada PSU Pilgub Malut tahun 2018 tingkat Provinsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PH.GUB.XVI/2018

TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut), mengesahkan Pasangan Calon (Paslon) Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-RIVAI) sebagai peraih suara terbanyak Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 kecamatan, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Malut 2018.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara pada PSU Pilgub Malut tahun 2018 tingkat Provinsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PH.GUB.XVI/2018 yang berlangsung di Grand Dafam Hotel, Minggu (21/10/2018). Paslon nomor urur 1 AHM-RIVAI meraih suara sebanyak 12.520 suara, disusul Paslon nomor urut 3 Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA) sebanyak 9.291 suara, Paslon nomor urut 2 Burhan Abdurrahman dan Ishak Djamaludin (BUR-JADI) 367 suara dan Muhamad Kasuba-Abdul Madjid Husen (MK-MAJU) berada pada posisi penutup dengan merair 109 suara.

Pada PSU 17 Oktober lalu, AHM-RIVAI masing-masing memperoleh suara yakni di enam desa sebanyak 1.196, Kecamatan Sanana 6.778 dan Kecamatan Taliabu Barat sebanyak 4.546 suara. Sementara AGK-YA, pada enam desa memperoleh suara sebanyak 2.336 suara, Kecamatan Sanana 5.675 dan Taliabu Barat 1.280 suara.

Hasil PSU ini Paslon AHM-RIVAI dan AGK-YA terpaut angka 3.229 (12.520 – 9.291), hanya saja sebelum  PSU, AGK-YA memiliki ‘deposito’ suara sebanyak 4.149 suara, jika ditambahkan dengan ‘deposito’ maka total suara AGK-YA mencapai 13.440 suara dan memimpin hasil Pilgub dengan selisih 920 suara dari AHM-RIVAI.

Ketua KPU Malut, Sahrani Somadayo

Ketua KPU Provinsi Malut, Sahrani Somadayo mengatakan, proses pleno rekapitulasi hasil PSU ini tidak menentukan pemenang Pilgub Malut 2018. Pleno yang dilakukan KPU, hanya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi ini proses persidangan belum selesai, maka kita akan serahkan hasilnya ke MK nanti dinilai saat persidangan di MK nanti. Kita harapkan agar simpatisan dan pendukung masing-masing Paslon jangan memprovokasi keadaan sehingga proses MK berjalan dan kita menunggu putusan selanjutnya,” ujar Sahrani kepada sejumlah wartawan.

Sementara terkait penyampaian hasil ke MK kata Sahrani, dalam amar putusan mahkamah tujuh hari waktu kerja terhitung setelah pemungutan suara atau paling lambat hari Kamis (25/10) mendatang. KPU menjadwal Rabu (24/10) melaporkan hasil PSU ke MK dan kini telah dilakukan penyusunan laporan hasil rekapan PSU tingkat Provinsi.

“Penyusunan laporan secara teknis mulai dari pertama hingga selesai hari ini,  karena waktu kita paling lambat dua hari kita sudah serahkan ke MK,” jelasnya.

Terkait keberatan saksi Paslon AHM-RIVAI atas sejumlah DPT ganda, Sahrani membenarkan adanya DPT ganda tersebut, tetapi pihaknya sudah verifikasi dan tandai. Namun pada proses ini tidak dibahas DPT melainkan rekapitulasi hasil PSU yang dibahas.

“Saya kira nanti dilaporkan masing-masing pihak ke MK, jadi pihak pemohon dan termohon serta KPU dan Bawaslu akan menyampaikan laporanya sehingga MK yang menilai,” cetusnya.

Pilgub Malut, MK memerintahkan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi serta jajaranya di tingkat Kabupaten Kepsul, Halbar dan Kabupaten Pulau Taliabu melaksanakan PSU. KPU Kepsul dan KPU PuLAU Taliabu tidak lagi menerapkan Coklit ulang, namun di enam desa MK meminta dilakukan Coklit ulang karena sebagian warga merasa tidak terakomudir hak pilihnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut