Saksi AHM-RIVAI Tolak Hasil Pleno Enam Desa di Halbar

  • Bagikan
Saksi Paslon nomor urut 1 AHM-RIVAI. Arifin Jafar dan Mujur Somadayo memperlihatkan bukti e-KTP ilegal yang di terbitkan Pemkab Halbar saat H-2 PSU di enam desa

TERNATE – Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-RIVAI), menolak hasil pleno rekapitulasi suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada enam desa di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Penolakan hasil rekapitulasi perhitungan suara terjadi saat KPU Provinsi mengambil alih hasil rekapitulasi di tingkat provinsi.

“Kami dari paslon nomor urut 1 AHM-RIVAI menolak hasil rapat pleno rekapitulasi Pemungutan  Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur di enam Desa di Kabupaten Halmahera Barat,” ujar Saksi AHM-RIVAI, Arifin Jafar di hadapan anggota KPU dan Bawaslu di ruang Rapat Pleno di Halmahera Meeting Room, Grand Dafam Ternate, Minggu (21/10/2018).

Menurut  Arifin, pelaksanaan PSU yang dilakukan KPU di Enam Desa di Halbar diluar dari perintah amar putusan MK.

“Lokasi PSU tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, pertama nomenklatur Kecamatan Jailolo Timur itu tidak ada, yang ada hanyalah Kao Teluk Halmahera Utara, dari nomenklatur itu saja KPU sudah melanggar ketentuan yang ada disebutkan dalam putusan sela MK,” terangnya.

Selain itu, masih terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, sebanyak 166 orang yang melakukan pencoblosan di beberapa TPS di Desa  Akelamo, Bobaneigo dan Desa Pasir Putih di Halbar.

“ko masa satu orang bisa mencoblos di tiga TPS, ini sangat mencedrai demokrasi kita apalagi terdapat sejumlah e-KTP ilegal, kemudian masih ada penggunaan hak pilih yang memilih gunakan KTP dan Suket pada TPS di enam desa tersebut, ini juga melanggar ketentuan amar putuusan MK,” jelas Arifin.

Saksi Paslon AHM-RIVAI menjelaskan, MK memerintahkan KPU untuk melakukan pencocokan dan penilitian (Coklit), setelah Coklit dilakukan berarti tidak ada lagi pemilih tambahan yang masuk dalam DPTb. Tetapi realitas di enam desa, masih ada pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih diluar dari amar putus MK. Pasangan nomor urut 3 Abdul Ghani Kasuba (AGK-YA) juga telah melakukan pelanggaran yang masif dan terstruktur  yaitu money politik  terhadap pemilih di enam desa dengan cara memberikan uang sebesar Rp 250 ribu per orang untuk memilih pasangan AGK-YA.

“Maka Kami akan segera meminta KPU untuk memberikan dukungan data berupa C7-KWK karena sangat penting bagi kami untuk membuat laporan ke MK, karena ada sinkronisasi jumlah DPT mau pun jumlah pemilih dan hasil perolehan suara. Di Desa Pasir Putih yang kita amati hampir selesai pencoblosan partisipasi pemilih sangat rendah, tapi saat rekap terakhir perhitungan suara ko suarnya banyak sekali, ini orang dari mana dan saya sudah melihat C7-KWK  itu ditulis satu orang penyenggara,” terangnya.

Tim AHM-RIVAI juga menemukan banyaknya e-KTP yang dicetak Pemkab Halbar jelang atau H-2 pelaksanaan PSU di enam desa. KTP inilah digunakan warga untuk mendongkrak suara AGK-YA di enam desa versi Halbar, sehingga hasil perolehan suara di desa tersebut harus ditolak.

“kita punya bukti dan ini dipakai untuk pencoblosan di TPS, pada hal yang bersangkutan DPT-nya di Halut tapi diterbitkan KTP Halbar untuk mencoblos suara di Halbar di Desa Pasir Putih. Ini sangat fatal untuk itu kesepakatan kami melihat hasil ini kami tim Paslon nomor urut 1 AHM-RIVAI  menolak hasil pleno Rekapitulasi di enam desa di Halbar,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut