Terbitkan 27 IUP Ilegal, Gerak Demo KPK Desak Periksa Gubernur Malut

  • Whatsapp
Gerakan Masyatakat Anti Korupsi (Gerak) Maluku Utara saat menggelar aksi di depan Gedung KPK desak KPK Periksa Gubernur Abdul Ghani Kasuba

TERNATE – Puluhan Mahasiswa yang mangatasnamakan Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Maluku Utara (Malut) menggelar unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak lembaga anti rausah itu segera memanggil dan memeriksa Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba, terkait penertiban 27 Izin Usaha Pertambangan (IUP) ilegal.

“Puluhan Izin Usaha Pertambangan di daratan wilayah Halmahera ini dikeluarkan secara diam-diam oleh Pemerintah Provinsi Melalui Gubernur Abdul Gani Kasuba. Sejumlah IUP yang dikeluarkan tersebut tidak mengantongi kajian teknis maupun dokumen analisis dampak lingkungan,” kata Kordinator Aksi, Wandi dalam rilis yang diterima kepada KabarMalut, Senin (22/10/2018).

Muat Lebih

Wandi menuturkan, sejak 2016 lalu Pemprov Malut menerbitkan 27 IUP tanpa melalui prosedur sebagaimana ketentuan Undang-Undang. IUP yang diterbitkan sebanyak itu hanya satu yang sah dan dilakukan sesuai, bahkan sebagian IUP yang diterbitkan masuk pada areal sengketa tapal batas antara Pemda Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

“27 IUP yang dikeluarkan ini tidak mengikuti proses sebagaimana ketentuan Undang-Undang. oleh karena itu, kami menduga ada proses mafia di dalam penerbitan IUP tersebut. Dimana, ada pihak-pihak yang sengaja mengejar keuntungan dari penerbitan IUP ini,” jelasnya.

Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba diduga merupakan otak dari penerbitan IUP sehingga berindikasi sangat merugikan Negara, maka KPK harus mengusut dan memanggil gubernur untuk diperiksa.

“Kami minta KPK segera usut tuntas kasus dugaan mafia IUP di Provinsi Maluku Utara. Kasus ini diduga kuat keterlibatan Gubernur Abdul Gani Kasuba, KPK harus segera memanggil dan mememeriksa yang bersangkutan,” tegasnya.

Selain itu, di depan KPK massa juga meminta KPK menyelidikan uang Pemprov Malut yang nilainya mencapai Rp 500 miliar sebagaimana hasil temuan audit BPK RI. Sebab, temuan tersebut anggaran kegiatanya tidak dialokasikan dalam APBD namun oleh Pemprov dijadikan hutang.

“Hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, ditemukan adanya pelampauan realisasi anggaran kurang lebih Rp 500 milliar. Anggaran itu, dikategori illegal, karna tidak mendapat persetujuan dari DPRD,” tegas Wandi.

Wandi menambahkan, anggaran yang sudah dibelanjakan itu tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga itu, BPK-RI telah memberikan waktu kepada Pemprov Malut untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun hingga saat ini belum diselesaikan.

“Kami dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi Maluku Utara mendesak KPK segera periksa Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba . Terkait dengan temuan Pelampauan Anggaran senilai Rp 500 miliar oleh BPK- RI tersebut,” pungkansya. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *