Kajati Tantang Bupati Halbar Minta Perlindungan Hukum ke KPK

  • Bagikan
Kepala Kajati Malut, Ida Bagus Nyoman Wismantanu

TERNATE – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) Ida Bagus Nyoman Wismantanu menegaskan, bahwa proses hukum penanganan kasus pijaman Pemkab Halbar ke Bank BPD sebanyak Rp 159 miliar sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Proses penanganan kasus pinjaman Halbar sudah sesuai SOP,” ungkap Ida Bagus kepada wartawan, Rabu (24/10/2018).

Menurut Kajati, jika pihaknya tidak menindaklanjuti laporan masyarakat tentunya melanggar hukum sehingga harus ditindaklanjuti. Dimana, harus dicek kebenaran laporan yang dilaporkan tersebut apakah memenuhi kriteria tindak pidana korupsi atau tidak.

“Kami sebagai penegak hukum tentunya profesional dari apa yang dilakukan, karena SOP-nya jelas. Terkecuali kami membuat-buat kriminaliasi yang bersangkutan itu berbeda,” katanya.

Orang nomor satu di lembaga Adhiyaksa Malut ini juga mempersilahkan, rencana Bupati Halbar Dani Missy meminta perlindungan hukum ke KPK maupun hukum ke mana saja bole. karena menurutnya, itu sah-sah saja.

“Jika Pemkab Halbar meminta perlindungan hukum itu sah-sah saja. Baik itu di KPK juga boleh,” tegas Kajati.

Prinsipnya penegak hukum sambung Kajati, tentu mencari kebenaran atas laporan. Yang harus mana mencari bukti-bukti atas laporan yang dilaporkan.

“Mengenai apakah bupati melanjutkan pembangunan atau tidak itu urusan bupati,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut