Pemkab Morotai Tolak Amdal PT KAK

  • Bagikan
Kepala Bidang Penataan dan PPHL DLH Pulau Morotai, Siti Samiun Maruapey

DARUBA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai melaui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menolak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) milik PT Karunia Arta Kamilin (KAK) yang disosilisasikan ke Kecamatan Morotai Utara dan Mortai Jaya. Penolakan perusahan yang hendak mengolah pasir besi ini karena dikhawatirkan bakal merusak lingkungan di kedua kecamatan.

Kepala Bidang Penataan dan PPHL DLH Pulau Morotai, Siti Samiun Maruapey menjelaskan Amdal yang diterbitkan DLH Provinsi Maluku Utara (Malut) tetap ditolak Pemkab, kehadiran perusahan bukan membawa manfaat tetapi bakal merusak lingkungan terutama ekosistem laut. Sebab pengambilan pasir besi dilakukan dengan cara disedot di sekitar bibir pantai.

“Jadi kami tetap menolak PT KAK untuk tidak beroperasi, karena dampaknya sangat besar, yaitu rawan bencana, merusak biota laut. Kami selaku instansi pengawasan di wilayah Pulau Morotai, sudah melakukan penolakan,” kata Siti saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (24/10/2018).

Selain itu, wilayah yang hedak beroperasi PT KAK untuk mengambil pasir besi merupakan lokasi yang masuk dalam kawasan pengembangan wisata nasional. Maka Pemkab telah menyampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementetian Pariwisata  dan Kemenko Kemaritiman untuk diketahui.

“bayangkan saja kalau hal ini dibiarkan maka dampaknya sangat besar di daerah ini, karena pengambilan pasir besi dilakukan itu dengan cara menyedot dari kapal ke pesisir pantai,”ungkapnya.

Meski penerbitan Ambdal merupakan kewenangan DLH Provinsi dan beberapa stakeholder terkait Pulau Morotai telah diundang. Pemkab tetap menolak pengerukan pasir besi di Pulau Morotai yang masuk dalam pengembangan destinasi wisata ini.

“Soal Amdal ini memang kewenangannya DLH Provinsi Malut, sehingga mereka juga sudah mengundang kami dan beberapa instansi terkait di Morotai, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pariwisata (Dispar)  dan Badan Penanggulangan Rencana Daerah (BPPD) untuk membahas masalah ini. Namun, dari hasil pertemuan itu kami tetap menolak,” tegasnya.

PT KAK sendiri diketahui telah mensosilisasikan Amdal ke masyarakat dan dihadiri sekira 5 warga tanpa melibatkan Pemkab. Rencananya, Pemkab bersama DPRD dan stakeholder terkait akan meninjau lokasi tersebut. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut