Desakan Diskualifikasi AGK-YA Belanjut di Bawaslu RI

  • Whatsapp
Aksi massa dari MAKLUMAT mendesa diskualifikasi Paslon AGK-YA di Kantor Bawaslu RI

JAKARTA – Aksi demonstrasi mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA) tidak saja berlangsung di Malut. Desakan yang sama juga, kini belanjut pada kantor Bawaslu RI di Jalan M.H. Thamrin nomor 14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang dimotori sejumlah pemuda dengan mengatasnamakan Aliansi Maluku Utara Muda Menggugat (MAKLUMAT), Jumat (26/10/2018).

Aksi yang dipimpin Kordinator Lapangan (Korlap) M Reza A Syadik dalam orasinya menegaskan Bawaslu RI  agar segera merekomendasikan kepada Bawaslu Kepulauan Sula dan Bawaslu Provinsi Malut segera mendiskualifikasi Paslon nomor urut 3 AGK-YA, karena melakukan money politik di wilayah Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara terbuka pada Rabu (17/10) lalu.

Muat Lebih

Bawaslu RI wajib menyelamatkan nilai-nilai demokrasi dari dari ancaman money politik, karena secara fakta Cagub Malut tidak sehat dalam berkontestasi dengan menggunakan uang sebagai kekuatan untuk  meraih kemenangan, sehingga menciptakan demokrasi yang transaksional,  yang tidak dibenarakan oleh aturan.

“Peristiwa ini menjadi pukulan keras bagi Abdi Negara dan  rakyat Maluku Utara secara khusus, sebab praktek demokrasi telah dinodai oleh Paslon nomor 3 dengan melakukan money politik pada PSU yang berlangsung di Desa Wailau Kecamatan Sanana, bahwa pembagian yang nama-namanya terdaftar dalam data tim AGK-YA terdapat indikasi kuat money politik dengan bukti viralnya video yang menampilkan orang menerima uang dari petugas,” ungkap M Reza.

MAKLUMAT meminta Bawaslu RI agar segera memproses secara hukum karena melanggag Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama akan  jerat pidana berupa hukuman penjara.

“Dalam Pasal 187 poin A hingga D disebutkan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi pidana juga berlaku bagi penerima uang berbau politik, artinya ini menjadi tugas bersama untuk memberikan sanksi kepada Paslon yang melanggar UU,” tegasnya. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *