KPU Siap Tindak Lanjut Rekomendasi Diskualifikasi AGK-YA

Yasim Mujair
Bawaslu Malut menyerahkan Rekomendasi Diskualifikasi AGK-YA ke KPU

TERNATE- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) siap menindak lanjuti Surat Rekonendasi Badan Pengawasan Pemilu  (Bawaslu) terkait diskualifikasi terhadap Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Malut 2018, nomor urut 3 Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA).

Ketua KPU Malut Syahrani Somadayo mengatakan, rekomendasi diskualifikasi AGK-YA yang dikeluarkan Bawaslu, wajib Hukumnya ditindak lanjut karena merupakan suatu pelanggaran Pemilu sebagaiman tercantum dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Rekomendasi baru diterima Jumat hari ini dan langsung ditindaklanjuti ke KPU-RI untuk kaji lebih lanjut, mengenai  esekusi Rekomendasi Diskualifikasi Paslon AGK-YA,  kita juga harus konsultasi ke KPU-RI, yang pasti setiap rekomendasi wajib ditindak lanjuti. Namun seperti apa semua (keputusan) tergantung kajian dan pembahasan di KPU RI,” ujar Syahrani kepada Kabar Malut via telepon, Jumat (2/11/2018).

Surat Rekomendasi Diskualifikasi AGK-YA yang sudah diterima KPU Malut

Menurutnya, atas rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Bawaslu Malut terhadap Paslon AGK-YA KPU Malut menunggu hasil konsultasi dan kajian KPU RI, karena Pilgub Malut masih disidang di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Malut siap mengeksekusi hasil kajian yang dikonsultasikan ke KPU RI.

“Kita punya waktu 7 hari kerja sejak terima surat rekomendasi, jadi nanti membahasan internal  KPU Malut dan KPU RI serta Kuasa Hukum, terkait rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan  Bawaslu Terhadap Paslon AGK-Ya dalam Pilgub Malut,” jelas Syahrani.

Berita acara pleno rekomendasi diskualifikasi AGK-YA

Saat disentil Surat Rekomendasi Diskualifikasi yang dikeluarkan Bawaslu Malut apakah disampaikan ke MK bersamaan dengan laporan hasil PSU, Sayahrani mengaku pihaknya tetap menunggu hasil putusan KPU RI. Rekomendasi diskualifikasi tidak perlu disampaikan ke MK karena dua hal yang berbeda.

“Rekomendasi yang kaluar itu bukan karena PSU,  tapi ada kaitanya juga meskipun pelanggaran Pemilu tidak ada hubungan dengan PSU, nanti kita lihat perkembanganya, apakah dibawa atau tidak karena kita harus diskusikan dengan kuasa hukum dan KPU RI, jadi hari ini juga kita ke KPU RI untuk dikajia. Internal KPU RI, namun meskipun  ada Rekomendasi deskualifikasi tapi harus kita lanjut di MK karena belum ada putusan akhir,” pungkasnya. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut