AMAN Halteng dan Masyarakat Fritu Kembali Demo PT BPN

  • Bagikan
AMAN dan Masyarakat Fritu dan melakukan aksi di depan PT BPN

WEDA – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  (AMAN) Halmahera Tengah (Halteng) dan masyarakat Desa Fritu Kecamatan Weda Utara, kembali mengelar aksi demo terhadap PT Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN), Jumat (2/11).

AMAN Halteng dan masyarakat Desa Fritu menuntut 7 permintaan telah disepakati perusahan saat aksi beberapa waktu lalu. Namun hingga kini 7 tuntutan itu belum terelarisasi dan tidak ada kejelasannya.

“7 tuntutan diantaranya denda perusahan atas pengerusakan hutan adat Moro-Moro, Fee Desa Per kapal sebesar Rp 1,5 miliar, pembayaran ganti rugi lahan yang sudah tergusur per meter Rp 250.000, tenaga kerja masyarakat adat Fritu diterima tanpa ada persyaratan, perusahan harus mengakui keputusan Amdal, menyelesaikan sisa hak masyarakat yang belum terbayar dan harus ada humas dari desa terhadap perusahan,” ungkap Korlap Aksi, Arkipus Kore kepada KabarMalut, Minggu (4/11/2018).

Menurutnya, pada aksi kali ini, massa mengajukan klaimnya atas kepemilikan wilayah masyarakat adat dengan menunjukan peta dan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang belum final tentang lahan yang ditempati PT BPN untuk beroperasi saat ini masuk dalam wilayah adat masyarakat Desa Firtu. Sehingga massa aksi meminta kepada PT BPN untuk menganti rugi semua yang menjadi hak-hak masyarakat adat Desa Fritu.

“Jika tidak ada kejelasan saat ini kami tetap konsisten untuk menghentikan aktivitas perusahan dengan melakukan pemalangan,” cetusnya.

Pertemuaan antara massa aksi dan pihak perusahan BPN yang dijaga aparat kepolisian

Menejer Site PT BPN Ebon Barapadan di hadapan massa aksi mengaku , tuntutan fee desa per kapal Rp 1,5 miliar, perusahan tidak bisa mengakomodir, karena dinilai cukup besar nilanya.

“Menurut kalkulasi kami tidak sebanding dengan biaya operasional produksi nikel saat ini, artinya perusahan tidak sanggup,” jelasnya.

Terkait tenaga kerja lokal desa lingkar tambang, PT BPNS telah mengakomodir 80 tenaga kerja berasala dari lingkar tambang. Sementara mengenai tuntutan perusahan harus menyelesaikan sisa hak masyarakat yang lahanya belum terbayar, perusahan telah malakukan ganti rugi lahan masyarakat untuk akses jalan produksi hingga KM 9 dan semua berkas dan arsip pembebasan telah dimiliki.

“Mengenai lahan yang digunakan PT BPN dimana punya surat surat lengkap dan  bentuk legalitas perusahan beroperasi di sepo Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halteng saat ini, karena kami telah mengantongi berbagai izin salah satunya mengenai lokasi yaitu Izin Penggunaan Pengeloaan Kawasan Hutan (IPPKH) dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Kehutanan RI bukan APL Areal penggunaan lain yang mengharuskan perusahan mengganti rugi seluruh lahan yang diklaim masyarakat,” tegasnya.

Meski mengantongi  izin IPPKH, perusahan juga berkewajiban membayar royalti pengelolaan hutan untuk industri kepada negara.

Seusai mendengar apa yang disampaikan oleh pihak perusahan PT BPN, massa aksi  kemudian membubarkan diri dengan tertib dan mendapat pengawalan dari anggota Polisi. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut