KPU Didesak Segera Putuskan Rekomendasi Diskualifikasi AGK-YA

Yasim Mujair
Simpatisan Paslon AHM-RIVAI mendatangi kantor KPU Malut mendesak segera putusakn Rekomendasi Diskualifikasi AGK-YA

TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) kembali didesak segera menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Malut terkait Diskualifikasi Pasangan Calon (Paslon) Abdul Gani Kasuba dan Ali Yasin Ali (AGK-YA) dari peserta Pilgub Malut 2018.

Aksi yang dipimpin Kordinator Lapangan (Korlap) M Saifudin  dalam orasinya mendesak KPU Malut agar segera memutuskan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Malut atas deskualifikasi terhadapa Paslon urut 3 AGK-YA karena terbukti telah menggunakan fasilitas negara dalam kepentingan politik. Tindakan calon petahana ini merupakan kejahatan politik yang patut ditiadakan dalam demokrasi.

“Selama pelaksanaan Pilgub 2018 berlangsung, Calon Petahana Abdul Gani Kasuba tercatat merombak sejumlah pejabat stukturan dan fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, diduga tanpa adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ganto-ganti pejabat ini dilakukan bukan hanya sekali, namun sebanyak 5 kali pelantikan dilakukan AGK,” M Saifudin di hadapan Kantor KPU Malut, Kamis (8/11/2018).

Hal inilah menjadi penyebab AGK didiskualifikasi oleh Bawaslu Malut lantaran terbukti melanggaran Pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam (6) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Atas pelanggaran itu, KPU Malut wajib hukumnya mendiskualifikasi Paslon AGK-YA sebagai peserta Pilgub Malut sebagaimana telah diputusakan dan direkomendasikan Bawaslu Malut,” jelas Saifudin.

Sementara itu, sala satu orator simpatisan Paslon Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-RIFAI), Maskur Latif minta KPU Malut agar main-main dalam persos rekomendasi diskualifikasi yang diputuskan Bawaslu. Massa menilai KPU seakan-akan tidak netral dalam mengambil keputusan, karena sejak terbitnya rekomendasi Bawaslu hingga kini belum ada kepastian hukum yang jelas.

“Keraguan KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, kami atas nama simpatisan AHM-RIVAI pertanyakan  independensi KPU. Seharusnya KPU Malut tidak perlu mengkaji dan meminta bukti atas rekomendasi diskualifikasi yang dikeluarkan Bawaslu Malut, karena sudah memenuhi syarat materil yang sah serta rekomendasi Bawaslu bersifat inkrah,” tegasnya.

Keputusan Bawaslu wajib dijunjung tinggi karena  berdasarkan aturan dan Perundang-undangan, namun lagi-lagi KPU Malut masih meragukan rekomendasi Bawaslu.

“Padahal Cagub petahana telah melakukan kejahatan politik secara terang-terangan pada Pilgub kemarin,” pungkasnya. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut