KPU Tolak Rekomendasi Bawaslu, AGK-YA Lolos Dari Ancaman Diskualifikasi

  • Bagikan
Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo

TERNATE – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara (Malut) akhirnya memutuskan Pasangan Calon (Paslon) Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA) tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016 dan dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Malut tahun 2018. Keputusan KPU ini sekaligus mematahkan Rekomendasi Diskualifikasi AGK-YA oleh Bawaslu Malut.

Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo mengatakan setelah menerima surat Rekomendasi Diskualifikasi terhadap Paslon AGK-YA dari Bawaslu, pihaknya langsung begerak cepat berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) terkait izin pelantikan pejabat Pemprov yang diduga tidak ada sehingga Bawaslu mendiskualifikasi AGK-YA dari peserta Pilgub Malut. Namun dalam pencermatan dan penelitian, izin dimaksud talah ada sehingga pelantikan yang dipersoalan dinyatakan sudah sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Setelah kami konfirmasi kepada yang mengeluarkan izin (Kemendagri), ternyata izinnya ada, karena izinnya ada maka menurut kami itu tidak terbukti,” kata Syahrani kepada KabarMalut via telepon, Kamis (8/11/2018).

Terkait beredar informasi izin Mendagri diterbitkan setelah pelantikan, Syahrani mengaku semua dokumen yang diterima dari Kemendagri telah diteliti secara seksama dan tidak menemukan adanya kesalahan, artinya pelantikan yang dilakukan calon petahana sudah sesuai mekanisme yakni berawal dari usulan kemudian diterbitkan surat izin dari Kemendagri.

“Kalau dilihat dari tanggalnya tidak, kita periksa secara keseluruhan, antara usualan, tanggal pelantikan dan nama-nama yang dilantik, itu kami cek semua, ternyata tidak ada yang salah di situ. Maka kitanyatakan itu bukti dan tidak melanggar pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016,” tegasnya.

Sementara pengakuan Kepala BKD Malut Idrus Assegaf ketika diperiksa Bawaslu Malut bahwa pelantikan belum adanya izin Mendagri, Syahrani menjelaskan bertentangan dengan fakta yang ditemui pihaknya, bahwa seluruh izin pelantikan telah dipenuhi Kemendagri.

“Bertentangan (pengakuan Idrus) karena faktanya ada, dari pihak yang mengeluarkan izin, jadi kami mau pakai yang mana kalau seperti itu. Kami menggunakan yang tertulis itu, yang disampaikan Kemendagri kepada KPU, saat kami konsultasi ke Mendagri katanya ada, kami tanyakan buktinya mana dia (kemendagri) sampaikan itu, jadi putuskan sesuai faktanya ada, kan dokumennya ada,” tegasnya.

Langkah yang dilakukan KPU Malut sesuai dengan PKPU, sebab Bawaslu tidak mengeluarkan keputusan tapi rekomendasi atau saran sehingga KPU haru meneliti kembali. Berbeda jika Bawaslu mengaluarkan keputusan maka KPU tidak lagi meneliti dan langsung mengeksekusi keputusan diskualifikasi tersebut.

“Dari Bawaslu bukan keputusan tapi rekomendasi atau bersifat saran, beda dengan keputusan, kalau keputusan kita wajib menindaklanjuti sesuai keputusan, tetapi kalau rekomendasi maka sama halnya dia menyarankan maka kita harus teliti ulang jangan sampai dia keliru, maka dalam PKPU itu diatur caranya bagaimana mencermati ulang dokumen dan meminta ulang klarifikasi berbagai pihak, itu yang kita lakukan dan itu kita diberikan arahan langsung dari KPU RI,” jelasnya.

Setelah penelitian dilakukan KPU dapat dibuktikan bahwa ternyata ada izin dari Kemendari, hal ini berbeda saat klarifikasi dari KPU yang mengkin memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak lagi meminta klarifikasi kepada Kemendagri.

“Sebenarnya karena waktu yang berbeda saja, karena Bawaslu dibatasi dengan waktu sehingga tidak minta lagi klarifikasi ke Kemendagri, kita punya cukup waktu sehingga kita bisa klarifikasi karena kita bergerak cepat ke Kemendagri untuk meminta klarifikasi dan ternyata ada izin Kemendagri,” akuinya.

Izin yang dikantongi terdapat dua izin yakni satu ditandatangani langsung Mendagri untuk pejabat eselon II dan satunya ditandatangai Dirjen OTDA Kemendagri untuk pelantikan eselon III kebawa.

Berikut kutipan Surat Keputusan KPU Malut

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILU

PROVINSI MALUKU UTARA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN

ADMINISTRASI PEMILIHAN

Nomor 214/PY.03.1-BA/82IProv/XII2018

1. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara Nomor PM.00.01/420/MU/2018, tanggal 1 November 2018 beserta dengan lampirannya, yang diterima oleh KPU Provnnsi Maluku Utara pada tanggal 2 November 2018, telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenrintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, terkait dengan tindakan Gubernur Provinsi Maluku Utara yang melakukan penggantian pejabat Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebelum berakhir masa jabatan tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

2. Bahwa dalam surat tersebut, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan sanksi kepada Terlapor KH Abdul Ghani Kasuba Lc berupa pembatalan sebagal Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara.

3. Bahwa berdasarkan pada angka 1 dan angka 2, telah dutempuh langkah-langkah sebagai berikut:

 a. Melakukan konsultasi kepada KPU RI baik melalui surat nomor 140/PY.03.1SD/Prov/XI/2018. tertanggal 2 November 2018 dan bertemu langsung di Kantor KPU Rl dengan Ketua KPU Rl beserta jajarannya pada tanggal 2 November 2018.

b. Mengirimkan surat nomor 141/PY.03.01-SD/82/Prov/XII2018 tertanggal 3 November 2018 kepada Menteri Dalam Negeri untuk meminta klarifikasi ada tidaknya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Maluku Utara untuk melakukan penggantian pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, serta melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang mewakilinya yaitu Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Daerah pada tanggal 5 November 2018. KPU Provinsi Maluku Utara juga mengirimkan surat Nomor 144IPY.03.01-SD/82/Prov/XI/2018 tertanggal 7 November 2018 mengenai permohonan untuk mendapatkan dokumen fisik salinan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri tersebut.

c. Menyampaikan surat nomor 142/PY.03.01-SD/82/Prov/2018 tertanggal 3 November 2018 kepada Mahkamah Konstitusi perihal laporan adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan sanksi kepada terlapor KH. Abdul Ghani Kasuba Lc (patahana) berupa pembatalan sebagai calon Gubernur Provinsi Maluku Utara dan menyampaikan Iaporan secara langsung di hadapan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pada tanggal 5 November 2018.

d. Meminta dokumen pengajuan permohonan persetujuan tertulis dari Gubernur Provinsi Maluku Utara kepada Menteri Dalam Negeri dan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagaimana surat KPU Provinsi Maluku Utara nomor 143IPY.03 01-SD/82/Prov/X/2018 tertanggal 5 November 2018.

e. Melakukan konsultasi dengan Ahli Hukum Administrasi Negara yang juga Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Prof Dr. H. M. Lance Marzulu. S.H, M.H di Jakarta pada tanggal 6 November 2018.

f. Melakukan konsultasi kepada Ahli Pemilu yang juga mantan anggota DKPP (Pariode 2012-2017) dan Ketua Bawaslu Rl (Periode 2008-2011) yanitu Dr Nur Hidayat Sardini. S.Sos, M.Si, di Jakarta pada tanggal 7 November 2018.

g. Melakukan konsultasi dan melaporkan hasil tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU Rl di ruang meeting Hotel Borobudur Jakarta, pada tanggal 8 November 2018.

h. Melakukan Rapat Pleno Pengambilan Keputusan terhadap Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2018, bertempat di Kantor KPU RI dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 213/PY.03.1-BA/82/Prov/XI/2018, tanggal 8 November 2018.

Bahwa berdasarkan langkah-langkah pada angka 3, dinyatakan tarlapor KH Abdul Ghani Kasuba Lc tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016 dan dinyatakan tetap memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

Jakarta. 8 Novembar2018

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

Ketua    : Syahrani Somadayo

Anggota: Kasman Tan

                   Buchari Mahmud

                 Puja Sutarman

                Safri Awal

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut