Sewa Lapak di Gelora Ditagih BP2RD, Ahmad Yani: Kita Tidak Menagih

  • Bagikan
Kepala Dispora Kota Ternate, Sukarjan Tirto1

TERNATE – Pengelolaan sewa lapak jualan di Gelora Kie Raha Ternate ditagih langsung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, meski Gelora Kie Raha merupakan asset Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora).

Kepala Dispora Kota Ternate, Sukarjan Tirto mengaku biaya sewa lapak jualan di lapangan Gelora Kie Raha ditagih langsung oleh BP2RD. Dispora hanya menyediakan fasilitas terhadap pedagang sekitar.

“Lapak itu kita berikan kepada masyarakat untuk digunakan tempat usaha warung makan, sementara untuk sewa itu ada yang bervariasi, ada yang Rp 500 ribu dan ada yang Rp 1 juta. Sesuai dengan pendapatan mereka setiap bulan dan itu ditagih langsung oleh BP2RD Kota Ternate,” kata Sukarjan ketika ditemui KabarMalut, Sabtu (10/11/2018).

Untuk sewa lapak, Dispora tidak bisa mematong harga rata-rata karena sewa disesuaikan dengan pendapatan pedagang dalam waktu sebulan. Biaya sewa tidak lagi disetorkan ke Dispora melainkan ditagih langsung BP2RD.

Kepala BP2RD Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman ketika dikonfirmasi membatah pengakuan Sukarjan dan mengaku tidak pernah melakukan penagihan sewa lapak secara langsung ke masyarakat. Seluruh biaya sewa, diarahkan membayar ke bank sebagaimana perintah Walikota.

“Kita tidak menagih retribusinya kita  hanya mengarahkan kepada penyewa lapak agar membayar ke bank berdasarkan Surat Wali Kota Ternate. Jadi  bukan melakukan penagihan, akan tetapi kita arahkan mereka untuk transaksi ke bank,” jelasnya.

Ahmad Yani menilai pengakuan  Kadispora Sukarjan menunjukan ketidak paham akan pembayaran non tunai, yang diterapkan ke semua SKPD agar setiap pembayaran baik sewa maupun pajak harus dibayar langsung ke bank dan istansi terkait hanya diberikan bukti penyetoran. Hal ini sebagai bentuk membangun kepatuhan kepada masyarakat untuk wajib pajak dan retribusi demi transparansi dan akuntabilitas.

“Tugas kita itu membantu mereka karena berdasarkan surat resmi dari Wali Kota dalam rangka pembayaran non tunai, maka kami minta untuk sewa lapak yang ada di gelora itu dibayar langsung ke bank, lalu tunjukan bukti ke Dispora,” tegasnya.

Pembayaran tunai kini hanya diberlakukan pada penagihan karcis masuk dan karcis parkiran kendaraan, selebihkanya diwajibkan pembayaran non tunai atau dibayar langsung ke bank. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut