Kejati Temukan Dana Pinjaman Halbar Digunakan Diluar Proposal Perencanaan

  • Bagikan
Kepala Kajati Malut, Ida Bagus Nyoman Wismantanu

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) menemukan anggaran pinjaman Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) senilai Rp 159,5 miliar digunakan diluar dari proposal yang direncanakan.

Kepala Kajati Malut, Ida Bagus Nyoman Wismantanu menuturkan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pinjaman Halbar, ditemukan banyak kegiatan yang dibebankan pada anggaran pinjaman ini. Padahal berdasarkan proposal perencanaan, anggaran Rp Rp 159,5 miliar hanya diperuntukkan untuk membiayai penutupan defisit anggaran tahun 2017 dan membiayai 7 kegiatan yang memiliki kekurangan anggaran.

“Ini sesuai proposal dana ini digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2017 sebesar kurang lebih Rp 100 miliar dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebanyak 7 kegiatan senilai Rp 198 miliar. Jadi untuk menutup kekurangan 7 kegiatan itu,” ungkap Ida kepada wartawan, Minggu (11//11/2018).

Data yang berhasil dikantongi dan diteliti Kejati, anggaran yang digunakan diluar dari proposal perencanaan yakni terdapat 13 kegiatan tambahan dan penggunaan Rp 95 miliar untuk membiayai berbagai kepentingan SKPD di lingkup Pemda Halbar yang mencapai 590 kegiatan.

“Ada yang digunakan untuk pembayaran hutang-hutang pada penatia jasa, kemudian ada dibayarkan kepada rekanan dan pembiayan lain dari SKPD, karena ini ada 590 kegiatan,” terang Ida.

Karena penganggaran diluar dari perencanaan, penyidik berkonsultasikan dengan BPKP atas fakta tersebut, sebab prosedur pinjaman telah dilakukan Pemda untuk 7 kegiatan, tidak harus adanya kegiatan tambahan lain yang sudah ditetapkan. BPKP berpendapat tindakan Pemda belum memunculkan adanya kerugian negara sepanjang kegiatannya itu tidak fikti serta tidak dobel anggaran.

“Penjelasan dari BPKP seperti itu (belum ada keurigan negara), kami meneliti lagi terkait kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan apakah kegiatan ini fiktif, dobel anggaran atau kelebihan pembayaran, kita meneliti. Karena terlalu banyak atau 590 kegiatan yang harus kita teliti, sampai saat ini belum selesai dilakukan, jadi masih proses penelitian penggunaan dana,” tegasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut