Tuntut Transparansi KPU, Massa AHM-RIVAI Dibubarkan Paksa

  • Bagikan
Aksi massa AHM-RIVAI dengan membakar ban bekas di depan kantor KPU Malut, menuntut transparansi KPU

TERNATE – Ratusan masa pendukung Pasangan Calon (Paslonn) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-RIVAI), menggelar untuk rasa di depan kantor KPU Malut, menuntut transparansi KPU dalam menolak menindaklanjuti surat Rekomendasi Diskualifikasi Bawaslu terhadap Paslon Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA).

Amatan KabarMalut, Senin (12/11/2018) aksi yang berlangsung sekira pukul 14:30 WIT awalnya  berlangsung aman dan dikawal ratusan aparat kepolisian. Namun ketika salah satu massa aksi hendak melakukan pembakaran ban di depan Kantor KPU Malut dan dicegat aparat kepolisian, massa pendukung AHM-RIVAI ini tidak menerima sehingga terjadi gesekan dan dibubarkan paksa aparat kepolisian.

Massa aksi yang sudah terbakar emosi saling lempar batu dan kejar-kejaran dengan polisi. Akibatnya kaca jendela kantor KPU Malut hancur kena lemparan batu.

Sala satu Orator Aksi Massa AHM-RIVAI, Mujur Somadayo mengaku aksi yang dilakukan hari ini tak lain hanya menyampaikan poin penting kepada KPU bahwa pihaknya benar  menolak keputusan  KPU yang lahir dari sebuah proses pleno  tertutup oleh 5 komisioner KPU Malut yang menolak  Rekomendasi Diskuaifikasi dari Bawaslu. Massa aksi menuntut transparansi KPU dasar tidak menindak lanjut diskualifikasi AGK-YA.

“Keinginan kita agar  hearing dengan Komisioner KPU  bahwa kita minta  pada KPU  dengan dalil apa dan transparansi  dalam penyelenggaraan Pilkada agar ditunjukan kepada kita dimana bukti fisiknya, karena yang beredar yang kita dapati hanya berbentuk surat  penjelasan satu dari Sekrataris Daerah (Sekda) Provinsi Malut dan satu dari Dirjen OTDA Kemendagri,” kata Mujur.

Dari sisi hukum, lanjut Mujur, pihaknya sangat menyesalkan surat yang diperoleh KPU untuk dijadikan dasar keputusan hanya merupakan surat penjelasan bukan bukti fisik yang dikejar-kejar dari awal sejak penyidikan masalah ini oleh Bawaslu.  Sebab Bawaslu minta waktu itu kepada Kepala BKD untuk menyampaikan bukti fisik kemudian tidak diberikan  hingga proses berlanjut di Jakarta.

“Ini berarti bahwa ada ketidakkoperatif  oleh BKD dalam  menegakkan aturan dan  ketentuan  bahkan terjadi kecurangan seperti ini menenjukan ada polarisasi  jabatan ASN secara terstruktur. Jadi Sekda juga tidak lagi mejalankan fungsinya sebagai pamong dalam  pemerintahan tetapi sudah  menjadi tim suksesnya AGK-YA, begitu juga pejabat di lingkup birokrasi  provinsi secara keseluruhan  yang kita ingin KPU jangan hanya bicara di media atau jangan hanya berkoar-koar ditempat tertutu tetapi kami inginkan agar terbuka  bahwa mana bukti fisiknya,” papar Mujur.

Mobil water canon polisi membubarkan paksa massa aksi AHM-RIVAI

Terkait aksi pembubaran paksa oleh aparat kepolisian, Mujur menambahkan sesuai fakta di lapangan, benturan fisik itu dimulai oleh beberapa oknum personil polisi dari Polres Ternate mencegat secara fisik terhadap salah satu massa yang membakar ban bekas. Tindakan oknum polisi itu kemudian memancing reaksi polisi yang lain sehingga melakukan penyerangan terhadap massa aksi.

“Kesimpulannya bahwa kalau pun terjadi chaos itu karena dimulai oleh upaya beberapa personil polisi  Polres Ternate yang memancing, kita juga sangat menyangkan atas perilaku beberapa personil polisi,  seharusnya aksi kami masih berlanjut,” ujar Mujur.

Menurutnya, kalau pun ada lemparan atau bakar ban itu bagian dari intermezo gerakan dalam menyampaikan tuntutan pasti ada pernak-pernik seperti itu.  Hal itu sudah biasa terjadi dalam dunia gerakan, namun oleh aparat cenderung represif menanggapinya.

“Orang bakar ban tapi kalau polisi lakukan secara persuasif atau diajak baik-baik yang pasti tidak akan dilakukan. Jadi polisi harus persuasif jangan represif,  jadi kata kunci saya bahwa  kekacauan di kantor KPU saat gelar aksi itu  diakibatkan  oleh tindakan represif  beberapa oknum polisi,” pungkasnya.

Sementara, Kabag Ops Polres Ternate, Kompol Ishak Tanlain mengatakan pembuaran massa aksi ini karena dinilai brutal dan anarkis. Selain itu massa aksi juga melakukan pembakar Ban Bekas dan melepari kantor KPU Malut sehingga kaca kantor pecah.

“Massa aksi yang kami bubarkan ini, karena mereka terlalu anarkis, pelaku pengerusakan kaca kantor KPU saya sudah perintahkan kepada anggota saya untuk mencari pelaku pengrusakan. Awalnya kami sudah sampaikan kepada Korlap dan massa aksi agar jangan anarkis, namun di lapangan mereka lakukan pengerusakan fasilitas kantor, nah ini yang akan kami tindak tegas,” singkatnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut