Kejati Beri Sinyal Usut Proyek Irigasi di Kepsul

  • Whatsapp
Aksi APS mendesak usutu duggan korupsi proyek pembangunan jaringan irigasi di Desa Modupuhi Kepsul

TERNATE – Penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), memberi sinyal akan mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jaringan irigasi di Desa Modupuhi, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

Kasi Penkum Kejati Malut, Apris R Ligua dihadapan puluhan massa aksi dari Aliansi Pemuda Sula (APS) menegaskan menerima baik atas laporan dari APS. Sehingga ini menjadi rujukan tim penyidik untuk melakukan pengumpulan data (puldata).

Muat Lebih

“Yang pasti dengan adanya desakan ini kami akan melakukan Puldata. Sehingga kasus ini bisa ditangani,” ucap Apris kepada massa aksi dari APS yang melakukan demonstrasi di depan kantor Kejati Malut, Kamis (15/11/2018).

Dirinya mengakui, setelah menerima laporan resmi dari, bakal dilakukan telaan dan menunggu disposisi dari Kajati Ida Bagus Nyoman Wismantanu untuk ditindaklanjuti tim penyidik P3TPK Malut.

“Sementara akan ditelaah, setelah itu baru disposisi dari pak Kajati untuk ditindaklanjuti,” ucap Apris.

Sementara itu, Koordinator Aksi APS Arman Soamole di hadapan Apris dan sejumlah pejabat Kejati Malut mengkisahkan, berdasarkan hasil survei APS di lokasi proyek Irigasi terdapat kejanggalan pembangunan, karena berdasarkan surat perjanjian kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam SPK item pekerjaanya tercatat pembersihan lokasi, galian tanah serta timbunan tanah dan pemasangan batu, tetapi realisasi pekerjaan kontraktor hanya melakukan pemasangan pipa.

“Sementara itu dalam SPK I 2014, jenis pekerjaan pengadaan konstruksi jaringan irigasi, dengan nilai anggaran Rp 1.307.132.000, dengan kalender pekerjaan 26 Mei-22 November 2014 yang dikerjakan CV Anugerah Makmur, namun pekerjaanya tidak sesuai spek. Karena pipa yang digunakan jenis pipa PVC tipe AW 4, sebanyak 750 batang pipa. Namun baru terpasang hanya 500 sementara 250 pipa belum terpasang,” tegasnya.

Akibatnya dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Malut, pada 25 April 2015 terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada proyek yang dimaksud. Selanjutnya pada tahun yang sama 2014, dikeluarkan SPK II dengan jenis pekerjaan peningkatan jaringan irigasi dengan nilai anggaran Rp 2.189.500.000 yang dikerjakan PT Sinar Agape Indah, dengan jenis pekerjaan survey dan pemetaan, laporan pembersihan lokasi proyek, galian tanah (fondasi), timbunan tanah, pemasangan batu dan pelesteran.

“Namun realita di lapangan kontraktor hanya melakukan pekerjaan pemasangan batu beberapa meter tidak sesuai volume proyek. Dan sisanya dikerjakan pemasangan pipa, tentu ini fiktif,” tegas Arman dihadapan pejabat Kejati Malut.

Sangat fatal kata Amran, proyek tersebut kembali dianggarkan pada 2015 dengan pekerjaan yang sama, yakni peningkatan jaringan paket III dengan nilai kontrak Rp 2.636.917.000 dengan kontraktor yang sama yakni PT Sinar Agape, lebih fatanya proyek yang dianggarkan melalui APBD itu dikerjakan sesuai item pekerjaan tahap II.

“Kami menilai proyek ini sangat berindikasi korupsi, sehingga perlu penegak hukum mengusut kasus ini hingga tuntas,” pinta Arman. (Ajo)

Pos terkait