Surat Izin Dinilai Aneh, AMPDI Sweeping ke Kemendagri

  • Whatsapp
Aksi Sweeping AMPDI di Kantor Dirjen OTDA Kemendagri, Jakarta

TERNATE – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) meninlai penerbitan surat Izin Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) kepada Calon Gubernur Petahanan Abdul Ghani Kasuba (AGK), sangat aneh dan non prosedural. AMPDI kemudian melakukan aksi sweeping ke ruang kerja Dirjen OTDA Kemendagri, Soni Sumarsono di Jakarta, Kamis (15/11), guna mempertegas terhadap dugaan ‘Surat Bodong’ dari Kemendagri.

Surat izin yang dikeluarkan Kemendagri dinilai aneh dan non prosedural. Dimana Kepala BKD Provinsi Malut menyatakan tidak ada surat izin tersebut saat dimintai klarifikasi oleh Bawaslu, kok saat sidang di MK surat tersebut dihadirkan sebagai salah satu bukti,” ujar Muh Husni Sapsuha, Presidium Gerakan SUBU BerSATU, salah satu gerakan Organ AMPDI, Minggu (18/11/2018).

Muat Lebih

AMPDI terus mendesak dan berupaya menguak tabir surat izin di Kemendagri. Selain itu, surat Sekda Malut dan Dirjen OTDA ke KPU tanggal 3 dan 6 November 2018 pun jadi pernyataan besar. Karena bukti fisik yang dimaksud bukanlah surat keterangan Sekda dan Dirjen, melainkan surat fisik Kemendagri tentang izin.

“Kami juga mendesak Kemendagri dalam hal ini Dirjen OTDA untuk menjelaskan ke publik tentang misteri surat izin Kemendagri dimaksud. Kami juga menyadari bahwa administrasi adalah hal internal lembaga, tapi karena sudah menyentuh ruang publik maka Kemendagri harus menjelaskan hal ini secara terang benderang,” terang Edho, sapaan akrab Muh Husni Sapsuha.

Edho menegaskan, Kemendagri tidak boleh menganggap Rekomendesai Diskualifikasi AGK telah selesai saat KPU Malut menolak rekomendasi Bawaslu. Kemendagri harus bersikap profesional atas pernyataan Kepala BKD yang membingungkan publik Malut, termasuk surat Sekda tertanggal 3 November tersebut.

“Jika surat itu benar ada, maka kami mendesak Kementerian dan KASN untuk memeriksa Kepala BKD Provinsi atas pernyataan yang membuat kisruh politik Pilgub Malut,” tambah Edho.

Selain itu, AMPDI juga mendesak Kemendagri untuk memanggil Karo Protokol Publikasi dan Kerjasama Setda Malut, Armin Zakaria terkait berita Kemendagri sebut Tim Paslon Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-RIVAI) Penyebar Kebohongan.

“Kami tetap konsisten mengawal ini. Sebab Kemendagri harus bertanggungjawab atas berita yang menyebut Tim AHM-RIVAI penyebar kebohongan,” pintahnya.

AMPDI menjadwalkan Senin (20/11) besok akan kembali mendatangi Kemendagri untuk mempertanyakan sikap Kemendagri yang menyatakan TIM AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan. (Ajo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *