Bupati Benny Angkat Bicara Soal Aksi ASN Morotai

  • Bagikan
Bupati Pulau Morotai, Benny Laos

DARUBA – Bupati Pulau Morotai, Benny Laos akhirnya angkat bicara soal mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga berujung aksi unjuk rasa para ASN dan turun ke jalan sebagai bentuk protes kebijakannya.

Bupati Benny Laos mengaku mutasi terhadap sejumlah ASN merupakan punishment (hukuman) terhadap mereka (ASN) yang malas melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku pelayan masyarakat. Tindakan tegas diambil berupa mutasi karena sudah berulang kali ditegur namun tidak berubah.

“Itu (mutasi) karena ASN malas dan kena punishment, dan punishment karena tidak melaksankan tugas dengan baik. Sudah ditegur berulang kali tapi tidak  mau berubah,” kata Benny ketika dikonfirmasi KabarMalut via whatsapp, Selasa (20/11/2018).

Benny mengaku kesejahteraan ASN di lingkup Pemkab Pulau Morotai paling tertinggi di Maluku Utara (Malut) jika dibandingkan dengan ASN daerah lain. Hanya saja masih terdapat pula oknum ASN yang malas malaksanakan tugas bahkan masih menginginkan anggaran SPPD dan ATK untuk menambah kesejahteran pribadi.

“Semua ASN mendapatkan tunjangan kinerja, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tetapi masih juga menginginkan  honor SPPD  naik dan ATK,” jelasnya.

Bagi, Bupati Benny, ASN merupakan pelayan rakyat yang seharusnya memikirkan kepentingan rakyat dalam menyusun program, bukan mementingkan diri sendiri. Sebab para ASN setiap bulan dibayar rakyat melalui Negara.

“Ini kan bertentangan dengan regulasi dan nafas reformasi anggaran sesuai perintah bapak presiden, seharusnya ASN berpikir untuk rakyat bukan dirinya sendiri, karena kita semua sudah digaji,” tegasnya.

Dimasa kepemimpinan dirinya sebagai Bupati Pulau Morotai, Benny mengaku bakal merubah kebiasan buruk ASN memperkaya diri sendiri ini untuk mempriorotaskan kepentingan masyarakat. Setiap keputusan atau kebijakan harus dilaksanakan sesuai aturan hukum tanpa pandang bulu.

“ASN ini adalah sebuah proses perubahan dari kebiasan lama ke pola baru yang berbasis aturan. Secara prinsip di ASN ada aturan main ada regulasi yang sudah jelas, saya menjalankan aturan yang berlaku karena ini pemerintah kerja ada sistemnya, bukan keinginan kelompok karena ujungnya ada pertanggung jawaban public,” jelasnya.

Disinggung soal tudingan massa aksi terkait dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi Kementerian PUPR terkait proyek jalan lingkar Halmahera dan jalan lingkar Selatan yang dialamkan terhadapnya. Bupati Benny menanggapi dengan santai dan menegaskan akan melanjutkan permasalah ini ke rana hukum karena telah memenuhi pencemaran nama baik.

“Ini menyangkut masalah hukum akan diproses pencemaran nama baik,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut