Tuntut Benny Laos Mundur Kantor Pemerintahan Dipalang

  • Bagikan
Pemalangan sejumlah kantor pemerintahan salah satunya kantor DPRD Pulau Morotai

DARUBA – Aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pulau Morotai Benny Laos mundur dari jabatan dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat kembali dilakukan. Massa aski juga memboikot seluruh aktivitas perkantoran, baik Sekretariat Kantor Bupati, Kantor SKPD termasuk Sekretariat DPRD ikut diboikot massa aksi, terkecuali kantor Dinas Keuangan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daruba.

Para pendemo kemudian menemui anggota DPRD dan melakukan hearing menyampaikan tuntutan. Salah satu massa aksi, Ahmad Patilean saat hearing di ruang paripurna DPRD meminta secepatnya anggota DPRD menggunakan haknya untuk lengserkan Bupati Benny Laos.

“Perlu saudara semua ketahui bahwa, lengsernya presiden Soeharto pada tahun 1998 hanya sebagian mahasiswa yang gelar unjuk rasa, begitu juga dengan Bupati Garut dilengserkan hanya sebagian masyarakat, kenapa di Morotai Bupati tidak bisa dilengserkan,” ucap Ahmad.

Massa aksi hearing dengan DPRD

Anggota Komisi I, Mic Bill Abdul Aziz juga ikut mendukung massa aksi untuk lengserkan Benny Laos sebagai Bupati Morotai. Menurutnya jika lengserkan Bupati gunakan rekomendasi dari lembaga DPRD dipastikan itu tidak bakal dilakukan.

“Harus gunakan parlemen jalanan untuk lengserkan Bupati dari jabatannya, jika kita gunakan lembaga itu tidak akan terjadi, karena sebagian besar anggota DPRD tidak akan mendukung untuk lengserkan Bupati, kita harus paripurna terbuka untuk lengserkan Bupati,” tegas Mic Bill.

Massa aksi mengajak anggota DPRD untuk menuju kantor bupati

Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo juga senada dengan Mic Bil, bahkan dirinya merasa kecewa dengan sejumlah pimpinan SKPD yang telah kabur keluar daerah, karena dipanggil Bupati. Padahal, mereka sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait aksi yang berlangsung.

“Pasca hearing kemarin saya sudah printahkan Sekwan untuk menyurat resmi gunakan hak interplasi dan sesuai prosedur lima orang saja sudah cukup gunakan hak tersebut. Jika tidak ada kendala Bupati tiba di Morotai baru kita adakan paripurna,” kata Rasmin.

Kantor Sekretariat DPRD kemudian dipalang massa aksi ditenggarai tidak puas dengan jawaban sejumlah anggota DPRD saat hearing berlangsung. Setelah melakukan pemalangan kantor DPRD, para anggota DPRD diajak jalan kaki menuju Sekertariat Kantor Bupati yang lebih dulu sudah diboikot. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut