Bohongi Masyarakat, AGK Dinilai Gagal Tangani Derita Petani Kopra

  • Bagikan
Koalisi Perjungan Rakyat (KOPRA) bersama Front Mahasiswa Malut saat menggelar jumpa pers di Cafe Jarod

TERNATE – Koalisi Perjungan Rakyat (Kopra) bersama Front Mahasiswa Maluku Utara (Malut) menilai Gubernur Abdul Ghani Kasuba (AGK) gagal membijaki anjloknya harga kopra di Malut. Derita petani kopra saat ini menaruh harapan besar untuk mengurangi penderitaan masyarakat atas anjloknya harga kopra tersebut.

Ketua Front Mahasiswa Malut Julfandi Gani didampingi sejumlah OKP pergerakan menyanyangkan respons Gubernur Malut beserta pejabat pemerintah terhadap aksi satu pekan kemarin hanya kebohongan belaka. Sebab sejauh ini pemerintah tidak bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi anjloknya harga kopra tersebut.

“Dua kali Gubernur AGK melalui Sekprov Muabdin Radjab melontarkan pernyataan bohong tanpa mengambil langkah cepat guna mengatasi derita petani Kopra saat ini,” ungkap Julfandi dalam jumpa pers di Cafe Jarod, Selasa (28/11/2018).

Menurut dia, masyarakat secara kolekif  sudah sadar kepemimpinan Gubernur AGK yang hanya merawat kebohongan, sehingga pernyataan palsu Pemprov seakan menjadi biasa. Pemerintah juga secara sadis memaksa masyarakat untuk memaklumi setiap gejolak buruk daerah ini termasuk DPRD Provinsii.

“Padahal mereka tahu kopra adalah harga diri masyarakat Malut, anjloknya harga kopra menandakan jatuhnya harga diri masyarakat Malut. Ketika Pemprov dan DPRD tidak menemukan solusi, maka itu menjadi bukti eksekutif dan legislatif tidak bisa menjalankan fungsinya,” bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya bersama sejumlah pimipnan OKP menegaskan, masyarakat tidak lagi mempercayai Pemerintah Malut karena terus melakukan pembohongan publik dan menjadikan sebagai kebiasaan. Masyarakat Malut juga tidak lagi mempercayai DPRD Provinsi, karena tidak serius memperjuangkan hak rakyat Petani Kopra.

“Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Jokowi gagal membangun Indonesia Timur karena tidak memperhatikan nasib Petani Kopra di Malut. Presiden Jokowi harus mengangkat masalah Kopra sebagai masalah Nasional, karena Pemprov dan DPRD Malut gagal total,” tegasnya.

Julfandi mendesak harga kopra di Malut harus segera dinaikkan Rp 8.000 per kilo. Jika pembelian masih dibawa angka tersebut, pihaknya siap melakukan perlawanan dengan memboikot aktifitas pemerintahan.

“Jika ini tidak direalisasi Pemerintah Malut secepatnya, maka KOPRA bersama Front Mahasiswa Malut memboikot seluruh aktifitas Pemerintah, Bandara, Bank, Toko dan Gudang Kopra yang ada di Malut,” ancamnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut