Kemendagri Cuekin Laporan Kawan AHM dan SUBU BerSATU

  • Bagikan
Ketua Kawan AHM, Muhammad Ali Anwar

TERNATE – Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) cuekin laporan Kawan AHM, SUBU BerSATU dan Garda Muda Palapa soal kisruh pelantikan Jabatan Tinggi Pratama (JTP), Administrator, dan Jabatan Fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) di masa Pilgub 2018. Hingga 20 hari kerja, Kemendagri belum memberikan keterangan resmi atas atas laporan tersebut.

Kemendagri juga bungkam soal sebutan Tim AHM-RIVAI Penyebar Kabar Bohong serta perkara  Bupati Kepulauan Sula (Kepsul) yang melakukan pelantikan secara ‘membabi buta’.

“Laporannya telah kami sampaikan saat aksi damai dan hearing dengan Kemendagri. Tapi hingga kini, tak ada tanggapan,” ungkap Ketua Kawan AHM Malut, Muhammad Ali Boy Anwar dalam rilis yang diterima KabarMalut, Selasa (27/11/2018).

Menurutnya, sesuai Standar Operasional Presedur (SOP), laporan yang masuk ke Kemendagri akan ditanggapi secara resmi tujuh hari. Hal ini disampaikan langsung oleh Dra Handayani Ningrum dan Heriyandi Roni saat menerima delegasi Kawan AHM, SUBU BerSATU dan Garda Muda Palapa di ruang rapat Lantai I Gedung B Kemendagri.

“Kami ingin memastikan sikap Kemendagri terhadap laporan kami. Karena terkait pelantikan, rotasi dan mutasi pejabat yang dilakukan oleh gubernur, harus dijelaskan dan dibuktikan oleh Kemendagri bahwa pelantikan itu legal. Kami juga sudah mengecek ke Komisi ASN dan Badan Kepegawaian Negera, ternyata ada hal yang tidak beres,” jelas Muhammad Ali Anwar.

Surat Sekda Provinsi dan Surat Dirjen Otda Kemendagri yang ditujukan kepada KPU Provinsi Malut, bukanlah akhir penyelesaian perkara ini. Melainkan Kemendagri dan Pemprov harus membuktikan secara fisik surat izin pelantikan yang dimaksud.

“Karena soal pelantikan JPT dan Administratur, bukan pada ada izin dan tidak ada izin. Kita harus memberikan tafsiran yang factual terhadap PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajeman ASN. Dimana BKN memiliki kewenangan soal mutasi dan rotasi Administratur dan Fungsional, sementara Komisi ASN berwenang dalam proses seleksi dan mutasi Jabatan Tinggi Pratama,” papar Muhammad Ali Anwar.

Olehnya itu, tambah Muhammad Ali Anwar, pihaknya akan mengkonfirmasi Kemendagri dalam minggu ini. Jika belum ada penjelasan publik terhadap laporan yang diajukan, maka pihhaknya tentu akan memastikan Kemendagri adalah bagian dari Tim Sukses salah satu Paslon di Pilgub Malut.

Sementara Presidium Gerakan SUBU BerSATU, Muh Husni Sapsuha, menilai kinerja kementerian yang disebut-sebut mendapat penghargaan pelayanan publik terbaik ini, ternyata tak memiliki tata kerja yang Pro-Rakyat.

“Sikap mengabaikan laporan masyarakat stau sengaja lupa, adalah sikap yang bertentangan dengan Nawa Cita. Hal ini, tentu menimbulkan curiga, ada apa dengan semua ini,” tanya Muh Husni Sapsuha.

Sebab, Kemendagri yang belum menanggapi laporan dan pertanyaan masyarakat, justeru telah balik menuding kelompok masyarakat sebagai penyebar kebohongan.

“Kami menduga ada mekanisme internal yang tidak beres, yang membuat Kemendagri belum memberikan penjelasan resmi. Karena waktu itu, Ibu Handayani Ningrum dan Heri Roni yang berjanji akan memberikan tanggapan secara tertulis,” tandas Husni Sapsuha. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut