Soal Kasus Jano-Kedi, Kejati Malut Diminta Periksa Wakil Bupati Halbar

  • Bagikan
Praktisi Hukum Unkhair Ternate, Abdul Kader Bubu

TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) diminta untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Jano-Kedi Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang dikerjakan oleh PT Tugu Utama Sejati  serta berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 miliar tahun 2012.

Praktisi Hukum Unkhair Ternate, Abdul Kader Bubu mengatakan penyidik sudah seharusnya manggilan pihak terkait yang terlibat dalam kasus tersebut untuk dimintai keterangan guna mencaritahu kebenaran atas laporan tersebut. Sebab beredar informasi Kejati Malut telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik) untuk penyelidikan dugaan tersebut.

“Kalau sudah dua bulan Sprin Lidik diterbitkan, sudah seharusnya ada pemangilan saksi-saksi terkait untuk dimintai keterangan, bagaiman penyidik bisa mengetahui terjadinya suatu tindak pidana kalau tidak dilakukan tahapan penyelidikan, aneh kalau penyidiknya diamkan Sprin itu patut dipertanyakan,” tegas Abdul Kadir, Senin (26/11/2018).

Dalam penanganan kasus, meski melibatkan seorang pejabat daerah seperti Wakil Bupati Halbar, Ahmad Zakir Mando, penyidik tidak boleh memberikan hak istimewah.

“Ini tidak boleh, mau siapapun dia dimata hukum perlakuannya harus sama,” cetus pria yang biasa disapa Dade ini.

Dirinya meminta Penyidik Kejati Malut, segera melakukan pemanggilan terhadap Wakil Bupati Halbar yang ketika itu merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Halbar. Selain itu, pihak ketiga yakni kontraktor selaku pelaksana proyek dan juga pihak terkait lainnya juga patut diperiksa penyelidik guna menemukan bukti permulaan yang cukup untuk ditindaklanjuti ke tahapan penyidikan.

“Jadi wajib hukumnya untuk panggil Wakil Bupati dan pihak ketiga serta orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, agar tahapan penyelidikan ini bisa ditingkatkan ke penyidikan kalau penyidik sudah temukan alat bukti permulaan yang cukup,” jelasya.

Diketahui, proyek tersebut dianggarkan melaui dana APBN tahun 2012 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Halbar semasa kepemimpinan Ahmad Zakir Mando selaku Kepala Dinas. Kasus  ini terkuak setelah pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan audit terkait pembayaran PT Tugu Utama Sejati atas pekerjaan jembatan Kedi Loloda yang diduga fiktif senilai Rp 1,3 miliar.

Terdapat juga kelebihan biaya langsung non personil atau penggunaan tanpa prestasi kerja atas kegiatan pembagunan jembatan UPTD Jano Kedi Loloda sebesar Rp 26 juta. Sanksi ganti rugi sebesar Rp 87 juta dari PT Tugu Utama Sejati, merupakan pembayaran tanpa prestasi atau pekerjaan fisik tidak dilaksanakan  dan kelebihan pembayaran dari PT Karya  Wijaya sebesar Rp 86 juta.

Begitu pula pembayaran tanpa prestasi dari CV Mandiri Jaya sebesar Rp 45 juta. Pekerjaan supervisi  CV Kreasi Karya Konsultan senilai Rp 94 juta dan pungutan ke perusahaan tersebut sebesar Rp 22 juta. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut