Ditemui Masyarakat, DPRD Morotai Sampaikan Hasil Pertemuan dengan Tim Kemendagri

  • Bagikan
DPRD menyampaikan hasil pertemuan dengan Tim Kemendagri kepada masyarakat

DARUBA – Kantor DPRD Pulau Morotai didatangi sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu ( KMMB) dengan tujuan mempertanyakan hasil petemuan antar DPRD dengan Tim Kemendagri.

Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, M Rasmin Fabanyo menyampaikan bahwa dalam petemuan dengan Tim Kemendagri, pihaknya sudah menyampaikan tuntutan masyarakat Morotai Bupati Benny Laos mundur dari jabatanya karena terdapat sejumlah problema yang dilakukan Bupati.

“Kami telah melakukan pertemuan dengan TIM dari Kemendagri, dalam pertemuan tersebut saya telah menyampaikan berbagai problem yang ditimbulkan oleh Beny Laos sejak dilantik sebagai Bupati Morotai.  Problem yang ditimbulkan oleh Benny Laos antara lain, menuduh pejabat Morotai melakukan penggelapan anggaran sebesar Rp 70 miliar, masalah pemalsuan tanda tangan APBD 2018, monopoli ekonomi di Morotai, masalah pelayanan publik dan lambatnya perputaran ekonomi Morotai dan pemangkasan anggaran pada masing – masing SKPD di Morotai,”  ungkap M Rasmin di hadapan KMMB, Kamis (29/11/2018).

Sementara Wakil Ketua I DPRD Pulau Morotai, Richard Samatara yang juga merupakan keluarga Benny Laos menegaskan, walaupun dirinya dan bupati memiliki kaitan keluarga, namun dirinya tak serta merta sepemikiran dengan Bupati.

“Saya memang ada hubungan keluarga dengan Bupati Morotai akan tetapi kalau bupati salah saya tidak mendukung, cara komunikasi Bupati Morotai memang sangat tidak baik,” ungkapnya.

Bahkan Richard sudah berupaya untuk mempertemukan Tim Kemendagri dengan masyarakat tetapi ditolak dengan alasan memiliki agenda lain.

Perwakilan KMMB, Taufik Sibua berharap DPRD kembali memanggil Tim Kemendagri untuk bisa bertemu dengan masyarakat sesuai dengan kesepakatan dalam rapat dengan Tim Kemendagri di kantor Bupati kemarin.

“Kalau Tim Kemendagri datang ke Morotai hanya untuk kepentingan Bupati mendingan mereka balik saja,” cetusnya.

Salah satu anggota DPRD Pulau Morotai, Mich Bill Abd Azis mengatakan bahwa Tim Kemendagri yang datang di Pulau Morotai atas permintaan Bupati Benny Laos. Bahkan kedatangan tim ini tidak melakukan investigasi secara real dan hanya abal-abal.

“Kalau memang mereka mau lakukan investigasi dengan benar, seharusnya data yang mereka ambil tidak sepihak. Kedatangan Tim Kemendagri tidak akan menghalangi perjuangan kita sebagai masyrakat, tetap pada poros dan tujuan kita untuk menurunkan Benny Laos dari jabatan,” tegasya.

Terkait dengan dugaan korupsi Bupati, Ketua DPRD Pulau Morotai,  Fahri Haerudin juga menjelaskan  bahwa masalah korupsi yang disampaikan oleh KMMB, apabila ada alat bukti pasti  sudah ditangkap oleh aparat penegak hukum.

“Sedangkan masalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Bupati Morotai diharapkan Sinode GMIH bisa mengeluarkan fatwa penistaan agama, dikuatkan dengan putusan pengadilan sehingga DPRD bisa mengeluarkan rekomendasi sesuai tugas dan fungsinya, serta masalah ASN maka DPRD akan menyurat resmi kepada Bupati,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut