DPRD Merasa Janggal Kedatangan Tim Kemendagri ke Morotai

Fizri Nurdin
Anggota Komisi I DPRD Morotai, Mich Bill Abd Aziz

DARUBA – DPRD Pulau Morotai merasa ada kejanggalan atas kedatangan Tim Kemendagri ke Kabupaten Pulau Morotai yang diakui arahan dan perintah dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Pasalnya, informasi beredar di publik, kedatangan Tim Kemendagri merupakan undangan pribadi Bupati Benny Laos untuk mendinginkan kisru yang terjadi belakangan.

Anggota Komisi I DPRD Morotai, Mich Bill Abd Aziz menduga kedatangan Tim Kemendagri bukan memperjelas masalah,  namun bentuk trik dari Benny Laos guna menakut-nakuti Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terlihat jelas dari cara kerja tim melakukan investigasi yang salah kaprah dan terkesan memihak.

“Investigasi itu melakukan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh kebenaran. Namun yang dilakukan tim investigasi bukan seperti itu, jika disampaikan terkait berbagai macam masalah di Pulau Morotai yang dilakukan Benny Laos sudah ada pembelaan dari mereka bahwa sudah mengetahui,” ungkap Mich Bill kepada KabarMalut, Kamis (29/11/2018).

Menurutnya, informasi kedatangan tim atas permintaan Benny Laos sudah bocor di Medsos  dan Benny Laos sendiri sengaja tidak hadir untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi seperti yang ia paparkan di media.

“Saya rasa memang benar Benny Laos  tidak faham dalam berpemerintahan dan tidak tahu memposisikan diri sebagai pemimpin. Apalagi tim yang datang tanpa makna, dan hal ini menyebabkan ketidak percayaan saya dan public,” terangnya.

DPRD berencana mengirimkan surat ke Mendagri mempetanyakan maksud dan tujuan tim yang saat ini berada di Morotai. Karena baginya masalah morotai bukan sekedar masalah ASN tapi akumulasi masalah sejak kepemimpinan Benny yang sudah akut dan menjadi masalah umat.

“Dalam konteks morotai pada beberapa pekan ini saya kira semua ASN faham deng status dan tugasnya dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat, ketika ada gerakan dalam problem yang terjadi di Morotai yang melibatkan ASN itu sudah menggambarkan ada kebusukan dalam mekanisme berbirokrasi hal ini dapat kita lihat dari proses pelayanan yang cenderung mengadopsi korporasi yang dilakukann oleh Bupati lewat kebijakan dan sifat memimpinnya,” pungkasnya. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut