Demi Keamanan, Bupati Benny Laos Tak Hadiri Panggilan DPRD

  • Bagikan
Aksi tuntutan Bupati Benny Laos angkat kaki dari Pulau Morotai

DARUBA – Aksi penolakan dan desakan Bupati Pulau Morotai Benny Laos mundur dari jabatanya hingga kini masih disuarakan Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu  (KMMB) dan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Kali ini massa aksi menuntut Bupati Benny Laos angkat kaki dari Pulau Morotai, yang selama tiga pecan terakhir telah ditinggalkan.

Massa yang dipimpin Ajuwan Kharie selaku Korlap ini melaksanakan unjuk rasa di depan kantor Bupati dan DPRD Pulau Morotai, Senin (3/12/2018). Mereka menuntut DPRD agar secepatnya menggunakan hak-haknya dan mengambil keputusan untuk mengadakan pemakzulan atau Impeachment kepada Bupati Pulau Morotai.

Tidak hanya itu, massa aksi juga menyuarakan sejumlah kasus yang diduga melibatkan Benny Laos selaku bupati, diantaranya kasus Dana Desa (DD) 2017, proyek reklamasi, proyek tribun Bangsaha serta proyek kuliner di Pulau Morotai. Selain itu, KMMB juga mendesak pihak kepolisian agar secepatnya menyelesaikan kasus APBD Bodong 2018 sekaligus menetapkan tersangka aktor intelektual dari kasus tersebut.

“Kami mendesak kepada DPRD Pulau Morotai untuk menolak rancangan KUA-PPAS 2019, karena diduga sarat akan kepentingan monopoli Bupati sendiri.  DPRD juga agar mengusut tuntas dengan nepotisme pengelolaaan SKPT di Desa Daeo,” jelas Ajuwan.

Aksi protes kebijakan Bupati Benny Laos di depan kantor DPRD Pulau Morotai

Massa aksi berharap Kemendagri dan Gubernur Maluku Utara, agar secepatnya menyelesaikan kasus mutasi, punishment dan tekanan yang dilakukan oleh Bupati Benny Laos selama ini.

Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo di hadapan massa aksi menyampaikan DPRD sudah melayangkan surat panggilan kepada Bupati Benny Laos untuk menghadir rapat yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Namun meski semua anggota DPRD sudah hadir, Bupati Pulau Morotai Benny Laos tak terlihat batang hidungnya.

“Kalau panggilan pertama Bupati tidak hadir, DPRD masih akan melayangkan panggilan kedua dan ketiga, jika tidak diindahkan juga oleh Bupati maka DPRD tidak akan menggunakan hak sebagai interpelasi tapi langsung menggunakan hak angket,” jelasnya.

Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo di hadapan massa aksi

Menurutnya, dalam Undang-Undang, panggilan yang dilakukan DPRD kepada Bupati sama halnya dengan hak interpelasi. Dan jika Bupati tidak menghadiri panggilan DPRD, maka DPRD langsung menggunakan hak angket.

“Karena sifat surat menurut UU pemanggilan sama saja dengan interplasi, jadi kalau tidak hadir lagi maka kami akan menggunakan hak angket dan Beni Laos harus dimintai keterangan terkait semua tuntutan kami dan bertanggungjawab,” pungkasnya.

Tidak hadirnya Bupati Benny Laos terhadap panggilan DPRD, dikarenakan faktor keamanan dan ketertiban di Pulau Morotai. Hal ini dikuatkan dengan surat dari Polres Pulau Morotai yang diterima DPRD.

Gelombang aksi protes yang terus bergulir ini, membuat setiap aksi tidak hanya diamankan Polri namun  melibatkan pihak TNI mulai dari TNI-AD, TNI-AU dan TNI AL yang melakukan penjagaan di sekitar lokasi aksi.

Sementara itu, Bupati Pulau Morotai Benny Laos ketika dikonfirmasi KabarMalut ketidak hadiran dirinya pada panggilan DPRD mengaku dirinya belum bisa hadir karena di internal DPRD sendiri masih rebut.

“Lagi ribut di DPRD jadi Pemda belum bisa ke DPRD, menunggu mereka siap rapat. Rata-rata hanya opini tuntutan, maklum ini tahun politik, yang jujur dan rajin pasti konek dengan saya,” singkatnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut