Rapat Dengan PT IWIP, Ini yang Disampaikan KNPI Halteng

  • Bagikan
Ketua KNPI Halteng, Sunarwan Mochtar

WEDA – PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) akhirnya penuhi keinginan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan para kepala desa lingkar tambang untuk duduk satu meja bersama pemerintah daerah. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Halteng ini, terkait sejumlah persoalan terjadi di PT IWIP yang belakangan disorotan KNPI Halteng, BKPRIMI dan GP Ansor.

“Persoalan yang disoroti KNPI adalah mengenai sejumlah peristiwa-peristiwa ketenagakerjaan yang mendiskriminasi dan mendiskreditkan tenaga kerja lokal,” ungkap Ketua KNPI Halteng, Sunarwan Mochtar kepada KabarMalut seusai pertemuan, Senin (3/12/2018).

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat yang diterima yaitu banyak insiden fisik antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar, pekerja lokal dengan tenaga kerja asing, telah menjadi masalah yang semestinya segera diselesaikan oleh pihak manajemen.

“Selain itu, terkait pola manajemen PT IWIP dianggap tidak manusiawi terhadap pekerja lokal. Karena sesuai hasil investigasi kami, kontrak kerja dengan sistim Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan dinilai seakan menjebak pekerja lokal. Yang mana sewaktu-waktu dapat diberhentikan tanpa diberikan peringatan oleh pihak menajemen,” tegas Sunarwan.

Lebih lanjut, pihak manajemen PT IWIP juga tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dalam beraktifitas, sehingga banyak menimbulkan insiden kecelakaan di lapangan. Terdapat pula tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam eksploitasi industri tambang.

“Berikutnya PT IWIP juga memberlakukan sistim jam kerja yang tidak manusiawi, dimana para pekerja yang sudah seharusnya pergantian shift tetap bekerja, padalah itu adalah waktu istirahat. Selanjutnya PT IWIP juga tidak menyediakan transportasi bagi pekerja yang berdomisili di desa-desa lingkar tambang,” jelasnya.

Semestinya PT IWIP menerima rekomendasi dari desa tentang status domisili pekerja yang berasal dari seluruh desa di Kabupaten Halteng. Atas dasar itu KNPI, BKPRMI dan GP Ansor mengecam keras manajemen PT IWIP, yang tidak memperhatikan aspek perlindungan ketenagakerjaan, baik dalam hubungan industri, maupun aspek kesehatan ketenagakerjaan.

“Kami juga mengecam keras manajemen PT IWIP yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang menduduki jabatan personalia,” cetusnya.

PT IWIP juga dianggap lebih memperhatikan tenaga kerja dari luar dan tenaga kerja asing ketimbang tenaga kerja lokal. Pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Bupati Halteng Edi Langkara, dan didampingi Wakil Bupati Halteng Abdurahim Ode Yani ini, dihadiri perwakilan dari PT IWIP, KNPI dan para kepala desa lingkar tambang ini, pihak PT IWIP tentu masih sebatas mendengar aspirasi yang disampaikan KNPI. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut