Selamatkan 1.100 Ekor Burung, BKSDA Maluku Gandeng Stakeholders Tangani Peredaran TSL Ilegal

  • Bagikan
Kepala BKSDA Maluku, Mukhtar Amin Ahmadi (kiri)

TERNATE – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku sepanjang Januari 2018 hingga pertengahan Nopember 2018 berhasil mengamankan sebanyak 1.100 ekor burung dalam kasus peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) ilegal.

Kepala BKSDA Maluku, Mukhtar Amin Ahmadi menyampaikan bahwa sejak awal Januari 2018 hingga pertengahan November 2018 ini telah ditemukan kasus peredaran TSL illegal sebanyak 72 kasus. Dari 72 kasus tersebut lebih dari 1.100 ekor burung dapat diselamatkan dan sebagian besar telah dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya.

Berdasarkan tingginya peredaran TSL ilegal tersebut, Muktar mengajak seluruh pihak-pihak terkait untuk berkomitmen dalam upaya perlindungan TSL dan pemberantasan kejahatan TSL.

“Ino Si Selamatkan Keanekaragaman Hayati Ngom Moi Moi untuk masa depan ngom yang lebe jang adi, waje ua mafuku joro se haiwan liar yang dilindungi,” tegas Amin yang artinya mari kita selamatkan keanekaragaman hayati kita demi masa depan kita yang lebih baik lagi dan katakan tidak pada perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang diiindungi, Senin (3/12/2018).

BKSDA juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Stakeholders terkait peningkatan efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaraan TSL ilegal ) baik keluar maupun masuk di Provinsi Maluku Utara (Malut) yang diselenggarakan di Ballroom Royal’s Resto and Function Hall, yang dihadiri seluruh stakeholders yakni TNl/Polri, instansi pemerintah, Universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Kegiatan tersebut berkaitan erat dengan tugas pokok BKSDA Maluku yaitu melakukan pemantauan dan pengendalian peredaran TSL,” jelasnya.

Salah satu tantangan terbesar BKSDA Maluku dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, yaitu wilayah kerja yang cukup luas meliputi Provinsi Maluku dan Provinsi Malut. Sebagai Provinsi kepulauan, Maluku dan Malut memiliki banyak pintu keluar masuk dalam hal peredaran TSL yang meliputi pelabuhan laut dan pelabuhan udara.

Pintu keluar masuk peredaran TSL ini disinyalir merupakan bagian dari jaringan peredaran ilegal TSL nasional bahkan sampai ke mancanegara. Setidaknya terdapat sebanyak 69 pintu keluar masuk peredaran TSL di Propinsi Maluku dan Malut, dimana untuk kategori pelabuhan laut sebanyak 45 pelabuhan resmi (21 pelabuhan di Provinsi Maluku dan 24 pelabuhan di Malut), dan 24 bandar udara (15 bandar udara di Provinsi Maluku dan 9 bandar udara di Malut).

Amin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan para pihak kepada BKSDA Maluku dalam menjalankan tugasnya. Rapat tersebut juga membahas peran para pihak sesuai dengan isi Joint Action Plan yang merupakan hasil workshop April 2018.

Dalam upaya penanganan peredaran TSL tersebut, Balai KSDA Maluku membutuhkan adanya dukungan semua pihak terkait. Akhir rapat, para pihak yang terkait membacakan dan menandatangani Deklarasi Ternate yang berisi tentang dukungan dan komitmen untuk memerangi kejahatan TSL di Provinsi Maluku-Malut.

Rangkaian Rapat Koordinasi Koordinasi Peningkatan Komitmen Stakeholders terkait Peredaraan TSL ilegal di Provinsi Maluku dan Malut ditutup dengan pelepasliaran burung-burung endemik Malut yang dilaksanakan pada 4 Desember 2018.

Seluruh burung endemik tersebut dilepasliarkan di Hutan lindung Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat. Dalam kegiatan tersebut, dilepasliarkan 51 ekor burung yang terdiri dari 22 ekor Kakatua Putih (Cacatua alba), 6 ekor Nuri Bayan (Eclectus roratus), 15 ekor Kasturi Ternate (Lonus garrulus) dan 8 ekor Nuri Kalung Ungu (Eos squamata).

Seluruh jenis burung tersebut dilindungi PP nomor 7 tahun 1999 dengan Lampiran sesuai dengan Peraturan Meneteri LHK Nomor P.92/2018. Sebelum dilepasliarkan, burung-berung tersebut telah melalui pengawasan intensif oleh dokter hewan Balai KSDA Maluku. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut