Akdemisi Soroti Surat Pernyataan PT Karapoto Tanpa Batas Waktu

  • Bagikan
Akademisi UMMU Ternate, Iskandar Yoisangadji

TERNATE – Direktur PT Karapoto Teknologi Finansial, Fitri Puspita Hapsari bersedia mengembalikan uang nasabah yang diinvestasikan ke perusahannya. Di hadapan ribuan nasabah, Fitri membuat Surat Pernyataan yang isinya bersedia mengembalikan uang nasabah mulai 31 Januari 2019 hingga selesai, apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan tidak terbayar dirinya siap diproses secara hukum.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Iskandar Yoisangadji menyoroti Surat Pernyataan Direktur PT Karapoto Teknologi Finansial tersebut. Iskandar mengaku, pernyataan tersebut menunjukan bahwa ada etikat baik dari pihak PT Karapoto Teknologi Finansial untuk mau melakukan pembayaran uang nasabah, namun surat pernyataan tersebut dinilai sangat lemah untuk memproses hukum pembuat surat.

“Kenapa saya katakan lemah, karena didalam Surat Pernyataan tersebut tidak ada batas tenggang waktu pengembaliannya. Dalam surat peryataan tersebut, waktu mulai pembayaran sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai selesai, sedangkan ini tidak ada batasan waktu yang tegas kapan selesai. Jika seperti ini proses pembayaran sejak tanggal 31 Januari sampai terus menerus tidak tahu batas waktu pembayaran berakhirnya kapan,” ” kata Iskandar kepada KabarMalut, Rabu (5/12/2018).

Surat Pernyataan Direktur PT Karapoto Teknologi Finansial, Fitri Puspita Hapsari

Dari aspek hukum pidana, pernyataan tersebut menunjukan ada satu perbuatan perdata yang dilakukan oleh PT Karapoto Teknologi Finansial. Dengan alasan perbuatan perdata ini, maka untuk memproses hukum  aspek pidananya sangat lemah.

Dia juga menambahkan, sampai kapan pun apa yang dilakukan PT Karapoto Teknologi Finansial ketika belum mengembalikan uang nasabah dianggap sah-sah saja, karena belum ada batasan waktu yang tegas. Jika demikian, maka perbuatan perdata masih berjalan dan sulit ditempu ke jalur hukum lainnya (pidana).

“Surat pertyataan Karapoto perlu dievaluasi kembali, sebab surat pernyaatan yang dimaksud itu dalam surat pernyataan jika sampai pada waktu yang ditentukan tidak melakukan pembayaran  maka akan diproses secara hukum. Namun bagimana bisa melakukan proses lainnya sedangkan penghitungan pembayaran itu dimulai sejak 31 Januari 2019, kemudian batasan waktu untuk berakhirnya kita tidak tahu,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut