Hendak Bangun Aset Polisi, Polda Silaturahim Dengan Masyarakat Menempati Lahan Brimob

Yasim Mujair
Silaturahim Polda Malut dengan masyarakat Kelurahan Ubo-Ubo dan Kayu Merah yang menempati lahan Brimob

TERNATE – Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara (Malut) melakukan silatuhrahmi bersama dengan masyarakat Kelurahan Ubo-Ubo dan Kayu Merah yang menempati lahan milik Brimob Polda Malut. Silaturahim berlangsung di Mapolda itu guna menyampaikan rencana pembangunan aset Polisi di lahan tersebut.

Kapolda Malut Brigjen Pol M Nuafal Yahya mengatakan, tanah yang ditempati sebagian masyarakat Kelurahan Ubo-Ubo dan Kelurahan Kayu Merah merupakan milik Polda Malut dalam hal ini adalah Brimob. Hal ini perlu disampaikan kepada warga dalam silatuhrami kali ini untuk diketahui.

“Kami belum mengambil langka-langka akan tetapi kami hanya menyampaikan saja,” ucap kapolda di hadapan warga.

Sementara itu, Lurah Kayu Merah Safrudin mengatakan lahan dimaksud pada dasarnya beberapa kapolda sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pihak Pemerintah Kota dan masyarakat untuk dilakukan penyelesaian berupa tukar guling dengan sistem pembayaran 60 : 40 persen. 60 persen dibayarkan masyarakat kemudian 40 persen dibayar oleh Pemerintah Kota Ternate.

“Setelah ada pergantian Kapolda baru, sudah ada perubahan lagi, seperti yang disampaikan oleh Kapolda tadi dalam silatuhrami bahwa asetnya sudah masuk di Kementerian Keuangan karena mau dibangun aset Polisi,” kata Safrudin.

Untuk sementara, belum ada solusi yang disepakati, pihaknya masih menunggu petunjuk WaliKota karena pada dasarnya masyarakat juga bersih keras keluar dari tanah yang sudah dibangun rumah parmanen itu karena merasa dirugikan.

“Masyarakat mengiginkan bahwa harus ada solusi, namun hingga sekarang dari pihak Kapolda belum memberikan solusi bagimana masyarakat bisa merasa puas,” jelasnya.

Pihak Polda juga tidak bisa mengambil keputusan sebab lahan tersebut sudah terdaftar di Kementerian Keuangan sebagai asset negara. Safrudin bersama-sama dengan panitia bakal menyampaikan ke  Walikota Ternate untuk mencari solusi terbaiknya.

Sekertaris Panitia Penyelesain Tanah Eks Brimob, Hamid Marsaoli menjelaskan pengurusan tanah tersebut dimulai dari tahun 2000 hingga 2013 sudah dilakukan dan beberapa kapolda telah berganti namun tidak direalisasi. Waktu itu Walikota Ternate minta izin perwakilan masyarakat ke Mabes Polri untuk menyelesaikan status lahan yang ditempati, hanya saja Kapolda Brigjen Mafud meminta walikota agar mengurungkan niat tersebut.

“Pak Kapolda Mafud menyampaikan kepada pak Walikota bahwa jangan seperti itu, ini bisa diselesaikan di Kota Ternate, satu minggu kemudian Pak Mafud mengeluarkan surat pada prinsipnya Polda Malut harus melakukan tukar guling tapi dengan setara nilainya NJOP,” tegasnya.

Lebih lanjut kata Hamid, Pemkot Ternate juga telah melakukan pembebaskan untuk ganti rugi yang beralamat di kelurahan Jambulah dan Kastela sebagai tukar guling. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut