Polres Ternate Tahan 22 Sepeda Motor Tanpa Dokumen

  • Bagikan
Sepeda Motor yang tidak memiliki surat-surat ditahan Sat Lantas Ternate Polres

TERNATE – Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Ternate, menahan sebanyak 22 unit sepeda motor tanpa memiliki dokumen kelengkapan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). 22 unit sepeda motor yang ditahan merupakan hasil razia 2018 lalu itu, terdiri dari 19 unit jenis Yamaha RX-King dan 3 unit Kawasaki.

Kasat Lantas Polres Ternate, AKP Andreas Adi Febrianto mengatakan, sesuai prosudur pihaknya tetap menilang kedaraan yang pemiliknya tidak bisa menunjukan surat-surat kepemiliki. Setiap kendaraan bermotor, ada registrasinya melalui Samsat berupa STNK dan BPKB.

“Jika STNK dan BPKB tidak ada, tunjukan foto copy bahwa kendaraan tersebut sudah diregistrasi, jika memang tidak ada sama sekali yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan motor,” kata Andreas kepada KabarMalut, Rabu (1/2/2019).

Menurut Andreas, sesuai undang-undang kendaraan bermotor 2 tahun lamanya tidak didaftarkan kembali ke Samsat, pihaknya akan langsung menghapus identitasnya dan akan dimusnakan. Namun sebelum itu, sepeda motor yang ditahan akan ditelusur terlebih dahulu ada tidaknya dengan unsur pidana lain.

“Lama tidak ambil kendaraan kami akan melakukan pemusnahan, jika jangkau waktunya tidak ada pemilik kendaraan biasanya kami bikin berita acara kemudian akan musnakan. Jika ada indikasi dengan adanya motor kami akan berkordinasi dengan Reskrim agar kendaraan tersebut bisa dikembangkan, apakah itu barang curian atau tidak,” jelasnya.

Polisi mengimbau kepada masyarakat agar membeli  kendaraan di diler yang resmi, kemudian didaftarkan melalui Samsat. Jika masyarakat membeli kendaraan bekas, tolong dicek dengan baik surat-suratnya terutama STNK, BPKB dan nomor mesin ada atau tidak, karena hal itu menjadi salah satu syarat utama.

“Masyarakat kurang begitu paham, bisa tanyakan langsung kepada petugas agar bisa menjelaskan bagimana cara mengecek nomor dan apakah sesuai atau tidak. Itu harus dihindari jangan sampai masyarakat terlibat tindak pidana, karena didalam salah satu pasal tersebut mengatakan penada atau pembeli tahu atau tidak tahu tetap dituntut tindak pidana,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut