Bantah Tudingan Idris, SC dan Caretaker Ketua HIPMI Akui Bekerja Sesuai AD-ART

  • Bagikan
Caretaker Ketua BPD HIMPI Malut, Boy R Sangaji

TERNATE – Steering Committee (SC) dan Caretaker Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara (Malut), Boy R Sangaji, membantah tudingan dugaan adanya kongkalikong untuk meloloskan Bahtiar Kadir sebagai salah satu calon ketua pada Musyawara Daerah (Musda) ke-IV periode 2019-2022.

Sekertaris SC, Muis mengatakan tudingan yang dilantorkan Mantan Sekertaris BPD HIPMI Malut Idris M Manan, tidak benar dan tidak mendasar. Menurutnya, kerja SC dalam proses dan tahapan penjaringan Bakal Calon Ketua HIPMI Malut, telah dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi.

“Saya ingin jelaskan bahwa bentuk-bentuk kecurigaan oleh pihak-pihak yang pernah menjadi pengurus (mantan pengurus) bahwa dugaan kongkalikong itu sangat tidak mendasar. Kami melakukan penjaringan sesuai dengan pedoman organisasi HIPMI sebagaiman dalam AD-ART,” kata Muis kepada KabarMalut di Restoran Floridas, Minggu (6/1/2019).

Kerja yang dilakukan SC pertama mengumumkan proses pendaftaran di media, selanjutnya pengambilan formulir oleh bakal calon yakni Rusdi Yusuf dan Bahtiar Kadir. Proses pendaftaran berlangsung selama satu bulan penuh yakni 6 November sampai 6 Desember 2018, hanya saja hingga penutupan hanya terdapat satu bakal calon (Bahtiar Kadir) mengembalikan formulir pendaftaran dilengkapi berkas persyaratan.

“Setalah itu, dilakukan verifikasi berkas, setelah SC lakukan maka selanjutnya akan disampaikan hasil verifikasi pada saat pleno 4 Musda, kita tidak punya kewenangan maupun pihak manapun menjastis bahwa sesorang tersebut layak atau tidak layak,” jelasnya.

Muis mengaku SC telah bekerja dan menjalankan setiap tahapan sesuai pedoman AD-ART HIPMI, maka punuhi atau tidaknya seseorang untuk mencalonkan diri sabagai ketua akan pertanggung jawabkan ke BPC pada forum pleno Musda nanti. Sebab pada forum itu, jika ada yang merasa tidak puas atau lainnya diberikan ruang untuk saling klarifikasi.

“Saya tegaskan hilangkan presepsi buruk yang ada di pikiran kita, bahwa selalu mencurigai orang dan terjadi kongkalikong itu tidak benar. Soal keanggotaan maka kita harus buktikan dengan KTA, soal pengurus maka harus buktikan dengan SK, soal Diklatda pembuktianya harus ikut diklat dan punya sertifikat,” tegasnya.

Baca juga: Diduga Tak Penuhi Syarat, BPP Diminta Coret Bahtiar Dari Ketua HIPMI Malut

Muis juga menyesalkan Diklatda ikut dipolimikan Idris, sebab masih aktif sebagai Sekertari BPD HPMI bersama Gifar sabagai Ketua, mestinya selesai kegiatan mereka bertanggung jawab memperbanyak sertifikat dan membagikan kepada peserta. Karena seluruh anggota HIPMI yang mengikuti Diklatda tidak diberikan sertifikat hingga kini.

“Kalau soal sertifikat jangankan Bahtiar, atau jangankan saudara Rusdi Yusup, saya selaku SC saat itu sampai detik ini tidak punya sertifikat ko,” cetusnya.

Selaku Sekertaris SC, Muis meras melaksanakan penjaringan sesuai pedoman AD-ART HIPMI dan akan dipertanggung jawabkan nanti.

Senada, Caretaker Ketua BPD HIMPI Malut Boy R Sangaji juga menyampaikan bahwa semua proses penjaringan berjalan lancar sesuai pedoman HIPMI. Pendaftaran melalui SC dan selanjutnya dilaporkan ke dirinya selaku ketua.

“Saya meminta laporan dari SC, laporan yang masuk Bahtiar sudah memenuhi persyaratan yang ada, yang dipersoalkan kepengurusan dia (Bahtiar). Ternyata pernah anggota HIPMI pada periode sebelum Gifar, itu dibuktikan dengan SK, kedua dia punya KTA,” kata Boy.

Soal Diklatda, lanjut Boy, Bahtiar juga mengikuti Diklatda namun tidak diberikan sertifikat seperti dialami anggota HIPMI lainnya.

“Diklatda ini tidak ada yang punya sertifikat, yang pasti Bahtiar ikut dan harus mendapat sertifikat,” tegasnya.

Boy menambahkan, kerja-kerja SC sesuai aturan tidak harus disampaikan ke publik melainkan disampaikan ke forum Musda, dan pastinya akan disampaikan agar diketahui. Semua proses telah dilewati dan menanti Musda Senin (7/1/) besok.

“Memang SC tidak bisa menyampaikan hal-hal ini di publik, karena pertanggung jawaban SC di pleno 4 dihadapan BPC, di situ forum terbuka saling klarifikasi. Jadi kita tidak sembarangan,” pungkasnya. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut