Bupati Morotai Rolling 3 Pimpinan SKPD, Kepala BKD Non Job

  • Bagikan
Sekda Pulau Morotai, Muhammad M Kharie saat melantik 69 pejabat (Foto: Istimewa)

DARUBA – Bupati Pulau Morotai, Benny Laos kembali merombak sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai. Sebanyak 69 pejabat dilantik oleh Sekda Muhammad M Kharie yang berlangsung di aula kantor Bupati Pulau Morotai, Senin (7/1/219).

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati nomor: 520/4/ KPTS/PM/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Admistator dan Pengawasan di lingkup Pemkab Pulau Morotai. Dari 69 pejabat yakni eselon II 3 orang, eselon III 17 orang dan eselon IV 49 orang.

Untuk eselon II atau Kepala SKPD yang dilantik yakni Kepala Kesbangpol Alhadar Djaguna dilantik sebagai Kepala Perpustakaan Daerah menggantikan Alfatah Sibua. Sementara Alfatah Sibua dilantik menjadi Kepala BKD menggantikan Rina Ishak.

Jabatan Kepala Kesbangpol yang ditinggalkan Alhadar Djaguna, kini dipercayakan kepada Lauhin Hi Goraahe yang sebelumnya staf di Sekertariat Daerah. Sedangkan Rina Ishak kini telah non job atau menjadi staf pada pelantikan kali ini.

Sekda Pulau Morotai, Muhammad M Kharie dalam sambutannya mengatakan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) yang sehari-hari mengurus kenaikan pangkat, pensiun, cuti dan lain-lain, dirombak menjadi organisasi yang berorientasi pada manajemen stratejik Sumber Daya Manusia (SDM). Perubahan fungsi BAKN yang berputar-putar pada persoalan rutin administrasi, ke yang lebih strategis membawa implikasi pada perubahan nama BAKN menjadi BKN.

“Saat ini Pemda Morotai punya BKD yang mestinya sudah beranjak dari persoalan klasik kepegawaian, harusnya menjadi produsen SDM-SDM handal yang mampu mengatrol ketertinggalan pembangunan fisik maupun non fisik di Morotai. Dalam kenyataan, Kita belum mampu menyelenggarakan suatu sistem yang menjembatani ASN untuk tujuan organisasi,” kata Muhammad.

Masih terdapat GAP antara kapasitas SDM dan tanggung jawab jabatan. Oleh sebab itu, pengembangan SDM menjadi kunci dan tanggung jawab kita bersama yaitu promosi, rotasi atau mutasi adalah bagian dari pengembangan.

“Dari situlah bapak,ibu dan saudara-saudari dapat belajar memahami dinamika sosial, ekonomi dan politik,” cetusnya.

Menurutnya, berulang telah disampaikan bahwa akan menjalankan pemerintahan ini sesuai tata kelola pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,  yaitu tata kelola yang sistemik. Bukan berdasar pada pendekatan relasional atau identitas tertentu.

“Kami jalankan pola karier berdasarkan sistem merit. Oleh sebab itu, ketika ada satu diantara sub-sub sistem yang yang tidak presisi karena rusak atau cacat, maka akan diganti dengan perangkat yang lain. Namun pergantian itu tetap mengutamakan prinsip-prinsip meritokrasi,” tegasnya.

Meritokrasi memperhatikan loyalitas, namun titik-berat loyalitas diutamakan pada sistem bukan pada person bupati dan wakil bupati yang masa jabatannya singkat. Paradigma administrasi terus tumbuh dan berkembang., birokrat yang baik, akan mampu menempatkan diri dalam sebuah paradigma. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut