Disperkim Pulau Morotai Bakal Bangun Ratusan RLTH

  • Bagikan
Kepala Disperkim Pulau Morotai, Allan Syani (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Pulau Morotai berencana membangun ratusan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersumber anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bentuk program ini, meliputi peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru, yang dilihat dari kualitas atap, lantai dan dinding rumah untuk dapat memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan melalui aplikasi KRISNA yang dibuat oleh Pemerintah Pusat untuk menseleksi RTLH di desa-desa.

“Tahun aggaran 2019 peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, menggunakan DAU sebanyak 75 unit, bangun baru itu 25 unit nilainya masing-masing Rp 30 juta, yang peningkatan kualitas per rumah Rp 15 juta 50 unit mengunakan anggaran DAU, kemudian menggunakan DAK itu ada 144 unit dengan nilai per rumah Rp 20,2 juta per rumah,” ujar Kepala Disperkim Pulau Morotai kepada KabarMalut di kantor DPRD, Senin (7/1/2019).

Allan juga menyampaikan bahwa kedepan pihaknya akan mengadakan pembangunan tangki sepiteng sebanyak 284 unit yang diperuntukan sejumlah rumah yang tersebar pada lima desa.

“Jadi ada rumah-rumah di lima desa yang dibangun tangki sepiteng berjumlah 284 untuk saluran air tinja di dalam situ, lalu kemudian masyarakat kasih konek dengan toilet masing-masing,” tambahnya.

Untuk mempermudah program ini, Disperkim menggunakan aplikasi KRISNA yang sekaligus bisa seleksi rumah di desa mana saja yang perlu diprioritaskan, sama halnya pada Desa Cendana, Tanjung Sale, Sangowo, Sambiki dan Desa Tutuhu. Kelima Desa tersebut merupakan desa terseleksi oleh aplikasi KRISNA.

“Jadi ini tidak serta merta ditentukan oleh Kadis maupun orang-orang di Perkim, tapi ini terseleksi oleh aplikasi KRISNA,” tandasnya.

Sistem kerja aplikasi KRISNA yakni semua perencanaan untuk DAK masuk pada aplikasi KRISNA, kemudian tinggal disetuji oleh Bappenas,  jika disetujui Bappenas dengan kode setuju Prof atau sudah hijau, dengan otomatis desa-desa tersebut layak mendapat program tersebut. Berbeda dengan DAU, dengan menciptakan inovasi baru yaitu dengan mendirikan Klinik Rumah yang bisa menerima masukan dari setiap kecamatan.

Program bantuan sosial Disperkim ini merupakan program meringankan beban masyarakat yang kurang mampu tentunya berdasarkan seleksi dari tahapan-tahapan yang diajukan Disperkim. Beberapa contoh bantuan yakni Seng, Semen dan Kayu.

Direncanakan Rumah tidak layak huni akan dimulai bulan April, Mei dan Juni Mendatang. Dan bagi satu rumah yang memiliki 2 Kepala Keluarga itu masuk Kategori BEK LOK.

Allan berharap dengan adanya program bantuan sosial oleh Perkim ini, bisa meminimalisir kecemburuan masyarakat yang saat ini masih terus bergulir di masyarakat, sehingga kedepan untuk semua desa di Pulau Morotai sudah bebas dari rumah tidak layak huni. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut