Warga Blokade Jalan Masuk Bandara Kuabang Kao

  • Bagikan
Akibat jalan masuk Bandara Kuabang Kao diblokade (Foto: Ronald/KabarMalut)

TOBELO – Sebanyak 13 Kepala Keluarga (KK) warga Kao yang bersengketa lahan Bandara Kuabang Kao dengan Pemerintah Kabupaten  Halmahera Utara (Halut), melakukan aksi blokade jalan masuk bandara Kuabang. Akhirnya aktifitas jalur jalan masuk bandara kuabang mengalami lumpu total semenjak pagi hingga siang, Selasa (8/1/2019).

Korlap Aksi, Ebeneser Bitjara mengaku  aksi blokade jalan masuk bandara Kuabang karena pihaknya merasa dirugikan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda), hal ini dilihat dari penundaan keputusan oleh Pengadilan Negeri (PN) Tobelo.  Menurutnya, luas bandara saat ini sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa saksi yang dimintai keterangan pada persidagan di PN Tobelo beberapa waktu lalu.

“Analisis kami merasa dirugikan hal ini dilihat dari penundaan keputusan oleh PN, jadi kesimpulannya bahwa luas bandara saat ini sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa saksi yang dimintai keterangan pada persidangan di PN pada beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa, pihaknya tidak miliki biaya apa bilah masalah ini dibawah ke ranah hukum.

“Dalam proses hukum kami tidak memiliki biaya dan kalaupun besok adanya putusan atau LO ( tidak ada pihak yang menang dan kalah) kami tetap menduduki lahan dan akan memblokade jalan jalur masuk bandara Kuabang,” ancamnya.

Lanjut Ia juga mengatakan secara psikologi, persoalan ini sulit untuk diterima sebab persoalan perdata ini dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Artinya bahwa segala bentuk persidangan diikuti dan didengar secara bersama.

“Jadi solusinya apabila sertifikat 01 dan 02 dapat dibatalkan, barulah kami akan beranjak dari lokasi kami yang ada saat ini, karena sertifikat ini dibuat tanpa diketahui oleh pihak yang ada di desa maupun kecamatan serta pemilik lahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Halut AKBP Yuyun Arief Kushandriatmo saat dikonfirmasi mengatakan dalam hal proses pelaksanaan tugas sebagai Polisi hanya dapat menyampaikan bahwa atas permasalahan ini kiranya sama-sama melaluinya sesuai dengan mekanismenya (jalur hukum).

“Saya yakin apa yang diputuskan oleh PN saya kira masih ada ruang guna untuk melakukan banding dan PK. Karena masalah bandara merupakan objek vital yang perlu diamankan, saat ini jika aktifitas bandara tidak jalan dengan alasan keamanan, maka hal ini memiliki pengaruhnya sampai ke luar wilayah Kabupaten Halut, hal ini juga perlu kita pikirkan bersama,” katanya.

Ia juga mengatakan penempatan personil di Bandara Kuabang bukan berarti untuk menakut-nakuti masyarakat yang ada, namun sebagai bentuk pelayanan.

“Kepada masyarakat khusunnya 13 KK, saya harapkan jangan melakukan kegiatan yang kontra produktif yang dapat merugikan kita semua. Karena  saya titipkan personil yang ada saat ini kepada saudara-saudara, mereka juga rela meninggalkan anak istri untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara demi menjaga keamanan di daerah ini. Oleh sebab itu marilah kita jaga keamanan secara bersama-sama,” pintanya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut