Harga Kopra Terus Anjlok, Disperindag Malut Minta Pemerintah Pusat Ikut Intervensi

Yasim Mujair
Kepala Disperindag Malut, Asrul Gailea saat memantau pembelian kopra pada salah satu pengumpul kopra di Ternate (Foto: Yunita/KabarMalut)

TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) minta pemerintah pusat untuk ikut mengintervensi harga kopra di Indonesia khususnya di Malut, harga kopra terus anjlok.

“Saya minta pemerintah pusat mengambil alih harga dan, karena rakyat ini rakyat Indonesia, karena penghasil Kopra ini hampir ada di seluruh Indonesia hanya saja yang paling terasa harga anjlok hanya di Maluku Utara,” ungkap Kepala Disperindag Malut, Asrul Gailea kepada KabarMalut, Kamis (10/1/2019).

Menurutnya, anjloknya harga kopra tidak terasa pada petani daerah lain karena hasil kelapa tidak hanya difungsikan sebagai kopra, namun juga ikut memanfaat ke produk lain pada home industri.

“Daerah lain tidak terasa, karean sudah kuat dan kekuatan ekspor, sementara Maluku Utara industri pengolahan tidak ada dan tiada ada untuk ekspor,” kata Asrul.

Pemprov menilai harga beli kopra yang dilakukan para pengusaha di Malut masih jauh dari harapan petani. Maka pemerintah pusat harus ikut mengintervensi agar harga beli kopra di  Malut bisa meningkat dari sekarang.

“Saya minta untuk pemerintah pusat harus mengambil alih harga kopra dan kesejahteran petani Indonesia, karena harga yang berlaku saat ini sudah tidak wajar, dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk menghasilkan Kopra,” jelasnya.

Asrul menjelaskan, untuk mengolah buah kelapa menjadi kopra, para petahi harus mengeluarkan biaya operasional sekira Rp 3.500 per kilo, mulai dari memetik buah kelapa hingga menghasilkan produk kopra. Jika pengumpul atau pengusaha membeli kopra dengan harga Rp 4.000 per kilo, sudah tentu petani masih merasa rugi.

“Untuk menghasilkan kopra per kilonya hampir Rp 3.500, mulai dari manjat, bersihakan sampai bawa ke pengumpul kurang lebih Rp 3.500 per kilo. Oleh karena itu kalau harga sekarang Rp 4.000 per kilo, tentu belum menutup biaya dan petani masih rugih. Harga yang wajar harus diatas Rp 7.000 per kilo baru petani merasakan kesejahteraan,” tegasnya.

Pemprov berharap persoalan harga kopra di Malut, pemerintah pusat harus turun ikut mengatasi, mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, termasuk Menteri Koordinator Perekonomian. (Ajo)

Hak Cipta KabarMalut