Tekan Kenaikan Harga Kopra, Kemendag Bakal Potong Rantai Distribusi ke Pedagang

  • Bagikan
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan saat memimpin rapat pembahasan harga kopra dengan Disperindag Malut di Jakarta (Foto: Istimewa)

TERNATE – Kementerian Perdagangan (Kemedag) merespon anjloknya harga Kopra di Maluku Utara (Malut), yang mempengaruhi pendapatan petani. Untuk menekan kenaikan harga Kopra, Kemendag bakal memotong mata rantai distribusi kopra dari petani ke pedagang yang dinilai cukup banyak.

Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan mengaku pihaknya bersama Disperindag Malut dan sejumlah industri telah membicarakan untuk memetakan permasalah harga Kopra di Malut. Salah satunya rencana memotong rantai distribusi kopra dari petani ke pengumpul yang dinilai terlalu banyak sehingga mempengaruhi harga beli kopra di petani.

“Mekanisme pasar yang ujung-ujung adalah industri hilirnya, nah sekarang saya sudah mengundang industri antara yang membeli kopra dan juga membeli kelapa, bagaimana upaya bersama ini mengangkat harga kopra di tingkat petani. Saya tugaskan industri untuk bicara apa saja langkahnya diantaranya yang harus saya lakukan saya monitor adalah memotong rantai distribusi antara pedagang besar dengan petani, karena terlalu banyak rantainya marjinnya yang kecil ini sehingga pendapatan pada harga petani lebih rendah,” kata Nurwan kepada KabarMalut via telepon, Kamis (10/1/2019).

Menurutnya, industri juga diberikan kesempatan dan akan dipertemukan dengan pabrik mengenai harga di internasional. Selain itu, petani juga dimintai untuk menggalang kekuatan membuat kelompok besar yang hasil kopranya bakal diambil langsung indutri tanpa didistribukan ke banyak pedagang.

“Semua mau untung ni, kita harus efesiensikan rantai distribusi dan bagimana menggalang petani untuk bisa membetuk kelompok-kelompok besar supaya berhubungan langsung, tidak lagi antara pedagang lagi tapi langsung ke industri,” jelasnya.

Pihak industri sendiri sudah menghitung dan menyanggupi kost untuk mempesingkat tanpat distribusi, sekarang kelompok tani juga harus menginformasikan kost starter di tingkat petani, misalnya biaya petik hingga menghasilkan komudi kopra berapa besar yang dibutuhkan.

“Karena sekarang kita diinformasikan biaya operasional untuk menjadikan kopra setingkat gudang Rp 3.500, rendah sekali marjin yang diperoleh petani. Kita bisa memotong pedagang antara yang selama ini harusnya diperoleh petani diambil oleh pedagang antara, karena kalau pedagang antaranya terlalu banyak, ya jadi tambah kecil harga yang didapat petani,” tegasnya.

Selain itu pemanfaatan subsidi tol laut juga tidak harus hanya dirasakan pedagang, tapi juga harus dibagika kepada petani, sehingga bisa mendorong harga kopra di petani.

Semua ini harus bertahap, kita akan bangun sesuai apa yang diharapkan petani, sehingga mencapai harga yang layak untuk petani. Selain memotong rantai distribusi ke pedanga, Kemendag juga kini menfasilitasi pihak industri dengan tol laut, karena terdapat subsidi pada ongkos angkutan.

“Subsidi ongkos jangan hanya dinikmati oleh pedagang, dibagi-bagilah antara pedagang dengan petani, selain sudah dipotong kalau ada subsidi 50 persen ya 25 persen untuk petani, 25 persen untuk pedagang, itu yang kita coba upayakan dulu intrumen apa yang ada di pemerintah yang bisa dimanfaatkan industri dan petani,” katanya.

Nuwan juga menambahkan, pihak industri juga beharap tidak hanya kopra hitam saja yang dibuat petani namun bisa juga kopra putih, serta mengolah hasil lain pada buah kelapa baik sabuk, temporong serta lainya yang akan dibelih langsung industry.

“Karena masyarakat atau petani kurang memenfaatkan limbah dari kopra, perwakilan petani menyampaikan tempurung juga dipakai untuk memanggang, tapi tidak semua tempung dipakai. Industri ini berharap ya nanti kita bicarakan kalau bisa tempurungnya bisa kita ambil, karena indutri ini bisa memanfaatkan sabutnya, tempurung, dan lain-lain, jadi tidak hanya kopra,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut