Ini Tiga Program Utama Disnakertrans Pulau Morotai

  • Bagikan
Kepala Disnakertrans Pulau Morotai, Ahdad Hi Hasan (Foto: Fizri/KabarMalut)

DARUBA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pualu Morotai, memiliki tiga program utama yang masuk dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2019. Program tersebut yakni, peningkatan dan produktivitas tenaga kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, dan program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Kepala Disnakertrans Pulau Morotai, Ahdad Hi Hasan mengaku program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja dimaksud, seperti pelaksanaan pelatihan di BLK atau instansi terkait. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yakni berupa pembentukan wirausaha baru, seperti salon, usaha di bidang pertanian atau usaha di bidang pengolahan ikan.

“Sementara program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, untuk program ini, fokus pada hubungan industrial bagi pengusaha dan pekerja. Didalamnya kami  ingin semua pekerja di perusahan manapun mendapatkan jaminan, jaminan dalam sisi hak gaji, keselamatan kerja, kesehatan atau BPJS,” ungkap Ahdad kepada KabarMalut, Senin (14/1/2019).

Ahdad menambahkan, untuk tahun ini pihaknya akan lebih fokus untuk peningkatan jumlah tenaga kerja dan  mendaftarkan tenaga kerja ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Satu kelemahan kita di sini (Morotai), jaminan ketenagakerjaan pengurusan itu harus ke Tobelo, di sini hanya BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Menurutnya, tiga program utama dalam Renja tersebut, Disnakertrans berencana menciptakan lapangan kerja dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan mencoba mengaitkan lembaga luar instansi serta pemerintah memberikan jaminan dalam berinvestasi kepada pihak perusahan lain dan sebagainya.

“Kami akan bekerja sama dengan PTSP dan instansi terkait untuk bagaimana setiap perusahan atau pengusaha dijamin oleh daerah atau negara untuk berusaha. Jaminan terhadap tenaga kerja, bahwa bekerja di suatu perusahan itu betul nyaman betul dijamin oleh daerah atau Negara, hak untuk digaji, hak dalam bekerja sampai tingkat kesehatan dan lain-lain,” terangnya.

Ahdad berharap program ini ada kerjasama di lintas sektor yang berkompeten agar bisa berjalan sesuai harapan. Selain itu, diputuhkan pula adanya alokasi anggaran dalam program yang telah masuk dalam Renja ini.

“Kalau tidak ditopang oleh kerja sama lintas sektor yang berkompeten maupun masyarakat dan tidak ditopang oleh anggaran, apalah gunanya sebuah program kalau tidak punya anggran. Jadi harapan kami adalah yang pertama kerja sama dan yang kedua adalah anggaran,” tutupnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut