Desak Ganti Rugi Lahan, Warga Fritu dan Sarono Demo PT BPN

  • Bagikan
Aksi warga dua desa di depan pintu masuk PT WBN mendesak dilakukan ganti rugi lahan (Foto: Sahril/KabarMalut)

WEDA – Masyarakat Desa Fritu dan Desa Sarono, kembali menggelar aksi di area perusahan tambang Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN) yang terletak di Sepo Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Para warga menuntut pihak perusahan PT BPN segera melakukan pembayaran ganti rugi yang kena areal beroperasi perusahan.

“Perusahan telah merusak hutan dan merampas tanah milik warga yang berada hutan Moro-Moro dan lahan warga lain, sampai sekarang perusahan tidak melakukan pembayaran ganti rugi lahan milik warga,” ungkap Korlap Umar Bakar dalam orasinya, Selasa (15/1/2019).

Menurutnya, lahan warga seluas 380 hektar dengan biaya per meter Rp 7.000 ribu, warga meminta perusahan segera membayarnya. Sebab sejak beroperasi dari tahun 2008 dan sampai sekarang,  lahan warga belum terbayar.

“Jadi sudah 11 tahun lahan kami belum terbayar, jangan menggarap harta di Halmahera Tengah ini, bayar dulu hak-hak masyarakat di lingkar tambang ini itu artinya perusahaan ada masalah janji yang disepakatkan sudah tidak ditepati,” jelasnya.

Massa mengancam akan bertindak anarkis jika perusahan tidak segera menyelesaikan kewajibannya, karana sudah melaksanakan perampasan hak masyarakat.

“Tidak ada negosiasi selain membayar, kami nilai perusahan telah menyakiti hati masyarakat. Kalau direktur tidak bisa bayar, maka tidak akan selesai dan kami akan terus menuntut,” tegasnya.

Warga juga meminta jika perusahan tidak menyelesakan kewajibak ke masyarakat, maka sebaiknya perusahan  tidak beraktivitas lagi serta angkat kaki dari Halteng.

“Kalau tidak bayar hari ini maka perusahaan angkat kaki dari sini, tidak ada aktifitas penambangan. Janji adalah hutang,” teriaknya lagi.

Setelah melakukan orasi di depan pos penjagaan perusahan, perwakilan massa aksi  melakukan hearing dengan manejemen perusahan yang dimediasi langsung oleh Kapolsek Weda AKP Kader Kie.

Hearing antara pihak perusahan PT BPN dengan perwakilan massa aksi yang di kawal aparat keamanan (Foto: Sahril/KabarMalut)

Kepala Tehnik PT BPN, Iskandar Mochdar mengatakan bahwa manejemen lama telah melakukan pembayaran pembebasan lahan sejak tahun 2007 sampai 2008. Perusahan sudah melakukan pembayar ke negara dalam satu tahun pajaknya sebesar Rp 2,3 miliar, operasi atau tidak operasi pihaknya tetap membayar.

“Persoalan ini saya sampaikan seperti itu dan ini sebenarnya rahasia perusahaan. Mamenjemen di Jakarta intruksi ini sesuai apa yang diperintahkan dari pusat. Kami dari PT BPN yang menjadi izin pakai atau jasa pertambangan serta izin ke Dinas Kehutanan dan membayar pajak ke negara tetap kami laksanakan,” tegas Iskandar.

Iskandar mengaku, permintaan pembayaran ganti rugi lahan sudah berulang dengan aliansi serta orang yang berbeda-beda pula. Dimana pada tanggal 28 Desember 2018 lalu, datang surat ke perusahaan bahwa ada masyarakat memiliki sebidang tanah seluas 2 hektar dan masih banyak yang mengaku-ngaku sehingga pihak perusahan merasa dibingunkan.

“Selama ini pencaharian gaharu damar di kilo 15 yang dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal itu jarak di luar jangkauan dan sudah masuk kawasan hutan, di sini berdasarkan izin. Jangan lagi membawa nama aliansi masyarakat Waleh, posisi Bukit Moro-Moro ini bukan milik kedua desa ( Desa Fritu Desa Waleh ) malahan termasuk dari Jakarta sudah melaksanakan pembayaran, namun masyarakat tetap menuntut,” ungkap Iskandar di hadapan perwakilan massa.

Dia menambahkan, PT BPN bekerja memiliki izin yang dikeluarkan pemerintah daerah serta BPN sudah melaksanakan kewajibannya ke negara.

“Tanyakan ke pemerintah daerah bicarakan bagaimana duduk permasalahan antara masyarakat dengan PT BPN. Semua izin yang dikeluarkan untuk PT BPN itu sudah melaksanakan studi banding dan pertimbangan,” cetusnya.

Aksi mendapat pengawalan dari anggota Polres Halteng dan Polsubsektor Weda Utara yang dipimpin langsung oleh Kepala Polsubsektor Weda Utara Ipda Samsir. Massa sempat melakukan aksi palang menuju area tambang, namun tidak berlangsung lama. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut