Pemprov Belum Realisasi DBH Halut

  • Bagikan
Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut, Andarias M Panimba (Foto: Istimewa)

TOBELO – Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov) belum merealisasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak milik Kabupaten Halmahera Utara (Halut) tahun 2018. Pajak tersebut diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Pajak Pemanfaatan Pengambilan Air Permukaan (P3AP).

Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halut, Andarias M Panimba mengatakan DBH untuk Halut hingga kini belum diselesaikan tahun 2018 oleh Pemprov Malut diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor triwulan III dan IV, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor triwulan III dan IV.

Selain itu, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor triwulan IV, belum lunas dan Pajak Rokok triwulan IV dan Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) mulai dari triwulan IV 2017 sampai dengan triwulan I-IV tahun 2018.

“Nilai seluruhnya belum diketahui karena belum ada SK,” ungkap Andarias kepada KabarMalut di kantornya, Kamis (17/1/2019).

Ia juga menjelaskannya, umumnya DBH diterima berdasarkan SK dan alasan seperti biasa dengan alasan rekon belum selesai. Hal ini tentunya pastinya mempengaruhi APBD kabupaten/kota.

“Pembangunan Halut bergantung dengan PAD dan DBH Provinsi merupakan salah satunya, maka perlu diseleasaikan. Bahkan dalam APBD dianggarkan mulai triwulan I – IV tapi kadangkala hanya DBH hanya direalisasi triwulan 1 dan 2,” singkatnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut