FPMLT Desak Pemda dan PT IWIP Perhatikan Masyarakat Lingkar Tambang

  • Whatsapp
Massa dari FPMLT ketika menggelar aksi di sekitar Pasar Weda, (Foto: Sahril/KabarMalut)

WEDA – Forum Pemuda dan Mahasiswa Lingkar Tambang (FPMLT) mengelar aksi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah (Halteng) dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), memperhatikan nasib masyarakat lingkar tambang. Massa aksi mengelar orasi di halaman kantor Bupati, Disnakertrans Halteng dan sekitar Pasar Weda, Senin (28/1/2019).

Korlap FPMLT, Muhamad Syarif Yusup dalam orasinya mengatakan dengan adanya investasi tambang telah tumbuh dan berkembang ekonomi masyarakat, terutama dalam mendapatkan pekerjaan yang layak serta meningkatkan pendapatan ekonomi di lingkar tambang. Namun kehadiri PT IWIP di Halteng membawa investasi triliunan rupiah, belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat dan pengurangan penganguran di daerah lingkar tamabang.

Muat Lebih

“Sejak beroperasinya PT IWIP di Halteng pada bulan Agustus lalu, sampai dengan hari ini telah memunculkan banyak permasalahan, dengan melihat kondisi manejemen PT IWIP yang mendiskriminasi dan menindas tenaga kerja lokal,” teriak Muhamad Syarif.

Menurutnya, sering terjadi kecelakaan kerja yang dialami para pekerja, serta maraknya tenaga kerja asing asal (TKA) Tiongkok yang menjadi ancaman tenaga kerja lokal. Belum lagi terjadi kontak fisik antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja dari luar Malut.

“PT IWIP sampai saat ini belum memiliki sertifikat pekerja, yang pada prinsipnya harus ada untuk wadah memperjuangkan hak-hak para pekerja sebagai pewaris sah sumber daya alam yang di eksploitasi. Sudah sepantasnya pekerja lokal berada di lingkar tambang dapat masuk bekerja di perusahan,” terangnya.

Proses perekrutmen tenaga kerja lokal, lanjut Muhamad Syarif, sampai saat ini cenderung masih mendiskriminasi dan disusupi kepentingan para manejemen PT IWIP itu sendir. Maka dari itu, FPMLT mendask Pemda dan PT IWIP memperhatikan warga sekitar tambang, agar diprioritaskan dalam perekrutan tenaga kerja.

“Kami meminta kepada Pemda Halteng maupun PT IWIP agar supaya memperhatikan nasib para masyarakat lingkar tambang. Kami minta Disnakertrans dan Polres Halteng agar dapat melakukan Sidak terhadap TKA Cina yang tidak memiliki dokumen resmi,” harapnya.

Massa aksi juga memiliki beberapa tuntutan terhadap PT IWIP yakni menghentikan intimidasi dan menjebak tenaga kerja lokal, menyediakan transportasi para karyawan lingkar tambang, perekrutmen tenaga kerja harus adil dengan memprioritas tenaga kerja lokal, memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, serta segera copot Mr Chiao dari manejemen PT IWIP di Tanjung Ulie.

Selain itu, massa juga mendesak PT IWIP segera mensosialisasikan Amdal di seluruh desa lingkar tambang, serta membentuk serikat tenaga kerja PT IWIP guna memperhatikan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan masyarakat lingkar tambang.

Terkait  tuntutan FPMLT, Associate Director Of Media and Public Relation PT IWIP, Agnes Megawati  mengaku dalam perekrutan karyawan, pihaknya lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal terutama bermukim di sekitar lokasi perusahan, dari 1.200 tenaga kerja, dipersentasekan 70 persen tenaga kerja berasal dari lingkar tambang dan Halteng, 18 persen berasal dari wilayah lain di Malut, serta 12 persen tenaga diluar Malut.

“ PT IWIP merekrut tenaga kerja lokal dan telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, yaitu Bupati dan Kepala Desa di wilayah lingkar tambang dengan memberikan surat keterangan domisili kepada calon tenaga kerja yang berasal dari lingkar tambang,” ungkap Agnes.

Seiring dengan perkembangan konstruksi di akhir tahun 2019, lebih dari 3.000 tenaga kerja lokal akan direkrut, untuk perkembangan proyek smelter pertama dari proyek Weda Bay yang akan siap beroperasi di tahun 2020.

“Tentang izin lingkungan, proyek pertama yaitu Weda Bay Nickel telah mendapatkan izin Amdal di tahun 2009 dan 2014. Izin Amdal yang baru untuk keseluruhan kawasan industri sekarang sedang dalam tahap finalisasi dan sudah mendapatkan penilaian yang positif dari otoritas lingkungan di tingkat provinsi,” tambahnya.

Mengenai transportasi karyawan, Agnes juga mengaku sudah disiapkan 5 bus untuk transportasi karyawan, meski belum bisa mengakomodir semua karyawan. Penyediaan transportasi dilaksanakan secara bertahap.

“Perusahaan juga tidak pernah mengintimidasi apalagi menjebak karyawan, karyawan punya insiatif sendiri untuk melamar pekerjaan di PT IWIP dan setuju tanpa paksaan ketika diterima menjadi karyawan,” tegasnya.

Mengenai keselamatan dan kesehatan karyawan, perusahaan sudah ikut program BPJS dan program lain sesuai di UU Tenaga Kerja, tentang pememecatan karyawan tidak bisa serta merta memecat tanpa ada alasan  yang jelas, perusahan dapat bertindak bilamana karyawan tidak patuh terhadap peraturan yang di buat.

“Tentang pembentukan Serikat pekerja, yang membentuk karyawan sendiri bukan perusahaan, perusahaan tidak akan menghalangi karyawan apabila ingin membuat serikat kerja,” pungkasnya. (Ajo)

Pos terkait